Rotasi Kepala Sekolah Tunggu Rekonsiliasi

INILAH, Bandung - Penempatan kepala sekolah di Jawa Barat belum menemukan titik akhir. Setelah ratusan kepala sekolah mendapat promosi dan rotasi, Dinas Pendidikan Jawa Barat masih harus memastikan posisi mereka sesuai kebutuhan nyata setiap sekolah.

Kepala sekolah yang akan mendapat penempatan lanjutan maupun dikembalikan ke daerah asal pun belum ditetapkan.

Kepala Dinas Pendidikan Jabar, Purwanto, mengatakan keputusan tersebut masih menunggu hasil rekonsiliasi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK).

Rekonsiliasi dilakukan untuk mencocokkan kebutuhan setiap satuan pendidikan dengan kondisi faktual di lapangan. Prosesnya melibatkan kepala sekolah dan jajaran terkait di masing-masing wilayah.

"Kami sedang mengadakan rekon GTK yang sekarang masih berjalan. Kepala sekolah kami panggil bersama jajaran terkait untuk menyesuaikan kebutuhannya," ujar Purwanto, Rabu (7/10).

Penataan tersebut menjadi bagian dari pembenahan manajemen sekolah di Jawa Barat. Sebelumnya, Disdik Jabar mencatat 641 kepala sekolah telah mendapat promosi dan rotasi.

Sebanyak 215 kepala sekolah mendapat promosi untuk mengisi jabatan yang kosong. Sementara 426 kepala sekolah lainnya mengalami rotasi penempatan. Namun, perpindahan jabatan tidak serta-merta menentukan posisi akhir para kepala sekolah tersebut.

Purwanto menegaskan, redistribusi kepala sekolah tidak bisa hanya didasarkan pada pertimbangan administratif. Penempatan harus disesuaikan dengan Analisis Beban Kerja (ABK) dan kebutuhan sekolah di setiap wilayah.

Karena itu, data GTK kembali menjadi pijakan. Melalui rekonsiliasi, Disdik Jabar ingin memastikan kondisi kekurangan tenaga pendidik maupun jam mengajar dapat terpetakan secara akurat. Data tersebut kemudian dicocokkan dengan kebutuhan riil masing-masing sekolah.

"Penyesuaian ini kami lakukan untuk melihat pendistribusiannya seperti apa, serta menentukan mana yang Analisis Beban Kerjanya masih kurang dan mana yang sudah cukup," ucapnya.

Hasil rekonsiliasi nantinya menjadi dasar untuk menentukan kebutuhan dan penempatan kepala sekolah. Termasuk kemungkinan pengembalian sejumlah kepala sekolah ke daerah asalnya. (yuliantono/gin)