Keras! DPRD Jabar Ingatkan PT BIJB, Jangan Jadikan Pemprov Jabar sebagai ATM

INILAHKORAN, Bandung - Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat Daddy Rohanady meminta pemerintah provinsi (Pemprov), dapat bersikap tegas pada manajemen PT BIJB Kertajati.

Daddy Rohanady mengatakan, Pemprov Jabar jangan hanya mau menjadi ATM berjalan bagi BIJB Kertajati selaku BUMD. Selalu memberikan penyertaan modal, tetapi tidak ada timbal balik.

Terakhir, Pemprov Jabar mengucurkan Rp52 miliar bagi BIJB Kertajati, sebagai penyertaan modal yang diambil dari APBD Perubahan 2024.

"Jadi direksi (harus) keliling. Jangan gaji besar, tapi duduk saja. Harus jadi marketing. (Pemprov Jabar) jangan jadi ATM BUMD. Kalau begitu terus, ya itu sesat pikir," ujar Daddy Rohanady, Kamis 24 Oktober 2024.

Tidak hanya tegas, dia juga mendorong supaya Pemprov Jabar terus mengupayakan infrastruktur pendukung agar BIJB Kertajati dapat bersaing.

Transportasi yang melayani rute dari dan menuju BIJB Kertajati kata dia, harus terus ditingkatkan. Sembari melakukan promosi ke semua pihak.

Termasuk mengintervensi 27 kabupaten/kota di Jabar, untuk membantu agar publik yang ingin berpergian dapat melalui BIJB Kertajati.

Demikian pula keberangkatan haji dan umrah sambung Daddy, juga harus ditingkatkan untuk menyelamatkan BIJB Kertajati.

"Potensinya besar. Tapi butuh regulasi. (Haji dan umrah) market yang tidak akan ada habisnya. Ini saya rasa oase yang harus digarap," ucapnya.

Sebab, bila BIJB Kertajati hidup kata dia, maka sudah dipastikan perekonomian masyarakat khususnya di kawasan Ciayumajakuning juga akan terdongkrak.***