Komisi III DPRD Jabar Minta Pemprov Evaluasi Total BUMD

INILAHKORAN, Bandung - Wakil Ketua Komisi III DPRD Jabar Sugianto Nangolah meminta Pemprov Jabar melakukan evaluasi terhadap semua Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) yang dimiliki.

Sugianto mengatakan, evaluasi tersebut diperlukan lantaran DPRD Jabar menilai mayoritas BUMD milik Pemprov Jabar bukannya menghasilkan keuntungan tetapi malah merugi. Padahal, kiprahnya sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi pembangunan melalui deviden.

"BUMD banyak tidak menguntungkan, untuk itu evaluasi dibutuhkan. Tidak akan ada lompatan pembangunan di Jawa Barat, kalau pendapatan hanya mengandalkan pajak. Salah satu untuk ada lompatan pembangunan melalui pendapatan seperti BUMD, bila menguntungkan," ujarnya pada INILAHKORAN, baru-baru ini.

Baca Juga : Gempa Susulan Senin Malam Diakui Bey Machmudin Tambah Jumlah Kerusakan Bangunan di Sumedang

Padahal kata dia, perusahaan swasta mampu menghasilkan keuntungan dengan keterbatasannya. Beda dengan BUMD, yang selalu dibantu penyertaan modal dari APBD, diberi fasilitas aset dan lain-lain, namun masih repot meraup laba secara maksimal.

"Ini kenapa perusahaan luar biasa untung dan maju, kok BUMD kita susah banget. Ini ada apa? Saya sangat menyayangkan, BUMD sudah diberikan modal yang besar, kewenangan luar biasa, aset strategis tapi kok kesulitan. Beda dengan swasta. Mereka dengan modal kecil, segala kesulitan tetap menguntungkan," ucapnya. 

Untuk itu, Sugianto meminta Pj Gubernur Jabar Bey Machmudin untuk bertindak supaya BUMD lebih produktif dan profesional.

Baca Juga : Antisipasi Banjir di Puncak Musim Hujan, Bey Machmudin Tinjau Kesiapan DAS Citarum

Menurut saya harus ada pembenahan total di sisi BUMD. Kami dari Komisi III berkali-kali meminta rencana bisnis harus betul-betul terukur. Sehingga bisa dilihat dari sisi biaya operasional seperti apa, peluang bisnis, proyeksi pendapatan. Itu harus rasional, profesional," tuturnya.