Kompak Usulkan Peningkatan Ruas Jalan Citeureup-Sukamakmur, Ini Alasan Tokoh Bogor
Walaupun status jalannya milik Kabupaten Bogor, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan akan mengusulkan peningkatan ruas Jalan Citeureup-Sukamakmur agar bisa dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
INILAHKORAN, Sukamakmur - Walaupun status jalannya milik Kabupaten Bogor, Plt Bupati Bogor Iwan Setiawan akan mengusulkan peningkatan ruas Jalan Citeureup-Sukamakmur agar bisa dibangun Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
Iwan Setiawan menyebutkan, dikarenakan sesuai dengan UU Nomor 2 /2022 tentang jalan, Kementerian PUPR bisa mengintervensi peningkatan jalan desa maupun jalan kabupaten yang kemacetan lalu lintasnya sangat tinggi. Dia menilai, peningkatan ruas Jalan Citeureup-Sukamakmur di Bogor harus segera dilakukan.
Selain sebagai pendukung kawasan wisata di Bogor, Iwan Setiawan berpendapat dengan peningkatan ruas Jalan Citeureup-Sukamakmur itu bakal mendongkrak pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah.
Baca Juga : Jaro Ade Dukung Festival Kuluwung jadi Potensi Wisata dan Ekonomi di Kabupaten Bogor
"Peningkatan ruas Citeureup-Sukamakmur itu tidak hanya sebagai pendukung pertumbuhan objek wisata, tetapi juga pendapatan ekonomi masyarakat dan meningkatkan angka rata-rata lama sekolah. Hingga saya akan usulkan ke Kemenpupr untuk meningkatkan jalan di sana," ujar Iwan Setiawan kepada wartawan, Rabu, 3 Mei 2023.
Senada dengan itu, politisi Partai Golkar Jaro Ade sependapat dengan Plt Bupati Bogor tersebut, apalagi Kabupaten Bogor, tuturnya memililiki keterwakilan di Komisi V DPR RI yaitu Mulyadi.
"Jalan di Kecamatan Citeureup hingga Sukamakmur dan sekitarnya memang bisa diintervensi Kemenpupr, tinggal berkomunikasi dengan pak Mulyadi dan 8 anggota DPR RI lainnya dari daerah pemilihan (Dapil) Kabupaten Bogoe untuk bersama-sama kita perjuangkan," tutur Jaro Ade.
Baca Juga : Pembangunan Jembatan Otista Kota Bogor Dimulai, Rekayasa Lalu Lintas Timbulkan Kepadatan di Sejumlah Titik
Ia menambahkan, kalaupun nanti tidak bisa dintervensi Anggaran Pendapatan Belanja Nasional (APBN). Mantan Ketua DPRD Kabupaten Bogor itu berharap juga bisa menggunakan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), seperti yang dilakukan oleh Pemkab Cianjur.
Halaman :
