Kompensasi Tambang Belum Cair, DPRD Jabar Minta Warga Bersabar

INILAHKORAN.ID – Wakil Ketua DPRD Provinsi Jawa Barat, Iwan Suryawan, menyayangkan aksi unjuk rasa ribuan warga Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor, yang berujung perusakan Kantor Kecamatan Cigudeg pada Senin 12 Januari 2025 lalu. 

Aksi tersebut dipicu penutupan sementara aktivitas tambang yang kini diminta untuk dibuka kembali, serta tuntutan kompensasi dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat.

Iwan menjelaskan, kondisi fiskal Pemprov Jabar saat ini masih belum sepenuhnya stabil. Hal itu berdampak pada belum tersalurkannya kompensasi sebesar Rp3 juta per bulan kepada warga terdampak penutupan tambang.

Meski demikian, ia meyakini Pemprov Jabar akan tetap menunaikan janji pemberian kompensasi tersebut, tentunya melalui mekanisme dan penyelesaian administrasi yang harus ditempuh terlebih dahulu.

“Kami sangat prihatin dengan kejadian kemarin. Namun kami juga memahami posisi masyarakat yang sangat membutuhkan. Di sisi lain, kondisi pemerintah provinsi juga harus dipahami. Mudah-mudahan masyarakat bisa bersabar, karena insya Allah provinsi akan menyelesaikan persoalan ini,” kata Iwan saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Rabu 14 Januari 2026.

Ia berharap persoalan ini tidak berlarut-larut. Menurutnya, selain percepatan realisasi kompensasi, pemerintah juga perlu segera menuntaskan regulasi yang mengatur aktivitas pertambangan.
Pasalnya, tambang di wilayah Rumpin, Cigudeg, dan Parungpanjang merupakan mata pencaharian utama bagi mayoritas warga setempat.

“Mudah-mudahan segera ada regulasi penataan tambang di Jawa Barat. Supaya kegiatan tambang tetap berjalan, lingkungan tetap kondusif, dan kesejahteraan masyarakat meningkat. Jangan sampai justru sebaliknya. Itu yang harus segera dilakukan,” tandasnya.

Seperti diketahui, dari usulan yang diterima Pemprov Jabar melalui DPMDesa, ada 15.306 KK yang belum menerima kompensasi. Di mana kompensasi sebesar Rp3 juta akan disalurkan dalam waktu dekat.