Kota Bandung Perketat Pengawasan Kerumunan dan Konvoi Motor Cegah Begal

INILAHKORAN.ID - Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung akan membubarkan kerumunan, dan konvoi kendaraan bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat.

Langkah tersebut, menjadi bagian dari upaya pencegahan tindak kriminalitas dan kekerasan jalanan di Kota Bandung.

Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan mengatakan, kebijakan tersebut akan dijalankan bersamaan dengan pembentukan satgas anti begal yang melibatkan unsur pemerintah daerah, kepolisian dan TNI.

"Kita sudah berkomunikasi, dan akan membentuk satgas anti begal bersama Forkopimda. Kami akan menggelar rapat koordinasi, dan langsung melakukan pembentukan serta koordinasi lebih lanjut," kata Farhan, Senin (8/6/2026).

Menurutnya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Kota Bandung dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Bandung akan menjadi unsur yang bertanggung jawab dalam pelaksanaan program tersebut. Dukungan, juga telah diberikan jajaran kepolisian dan TNI.

"Pak Kapolda, pak Kapolrestabes dan unsur TNI juga sudah menyatakan siap bekerja sama membentuk satgas ini. Saya juga sudah berbicara dengan Dandim, dan Denpom yang akan ikut terlibat," ucapnya.

Dalam pelaksanaannya sambung dia, satgas anti begal akan mengedepankan langkah-langkah pencegahan dibandingkan penindakan represif. Salah satu fokusnya, adalah mengantisipasi munculnya potensi gangguan keamanan sejak dini.

"Kita lebih mengedepankan langkah preventif. Kalau ada yang berkumpul-kumpul tanpa tujuan jelas, dibubarkan. Kalau ada konvoi kendaraan bermotor yang berpotensi mengganggu keamanan, dibubarkan," ujar dia.

Selain itu, patroli keamanan akan diperkuat pada periode Juni hingga September. Menurut Farhan, pada rentang waktu tersebut tingkat kekerasan cenderung meningkat sehingga diperlukan langkah antisipasi yang lebih intensif.

"Yang pasti, kita akan melakukan patroli. Terutama pada periode Juni, Juli hingga September karena tingkat kekerasan sedang meningkat. Orang-orang juga mulai semakin nekat, sehingga pengamanan akan kita perkuat," jelasnya.

Pihaknya akan memfokuskan pengamanan di kawasan perbatasan, dan pusat kota yang dinilai memiliki tingkat mobilitas tinggi. Sementara wilayah permukiman, pemerintah akan mengaktifkan kembali peran masyarakat melalui ronda dan sistem keamanan lingkungan (siskamling).

"Untuk kawasan permukiman, saya akan mengandalkan lurah dan camat untuk mengaktifkan ronda atau siskamling. Kalau siang ada Siskamling Siaga Bencana, maka malam hari ada Siskamling Keamanan Lingkungan. Warga menjaga warga, warga menjaga kota," ujar dia.

Dia menilai, penguatan pengawasan dan partisipasi masyarakat diperlukan mengingat masih adanya aksi-aksi yang meresahkan di jalanan. Berdasarkan pengalamannya saat berkeliling Kota Bandung, masih ditemukan perilaku agresif yang berpotensi mengganggu keamanan pengguna jalan.

"Dari pengalaman saya pribadi saat berkeliling Kota Bandung, memang ada yang nekat seperti menggedor-gedor mobil atau memepet pengendara motor. Melalui pembentukan satgas ini dan penguatan patroli, kami berharap potensi gangguan keamanan dapat ditekan sekaligus menciptakan rasa aman," tandasnya.***