Kota Bogor Lanjutkan Pembangunan Pemukiman Tematik 

INILAHKORAN, bogor - Pemerintah Kota bogor bakal membangun pemukiman tematik di beberapa titik. 

Sekertaris Daerah (Sekda) Kota bogor  Syarifah Sofiah Dwikorawati  memberikan arahan dan membuka acara sinkronisasi Program Kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Tahun 2023 di Hotel Asana Grand Pangranggo, Jalan Raya Pajajaran No 32, Kecamatan bogor Tengah pada Rabu (29/03/2023) .

Dia memaparkan, Pokja PKP dalam kegiatan ini salah satunya melaksanakan rapat koordinasi (Rakor), ini untuk menyusun program karena dalam Pokja PKP ada bidang bidang perencanaan, bidang teknis serta bidang pemantauan dan evaluasi.

"Karena dari awal tahun sudah menyusun program tahun 2023 ini, tadi saya diberikan arahan. Banyak yang harus dipersiapkan di Pokja PKP ini, jadi namanya membangun kota dihitung berapa jumlah masyarakat dan lahan pemukiman yang harus dipersiapkan. pemukiman teratur ada developer yang menata. Tapi ini ada pemukiman tidak teratur, pemukiman kumuh yang menjadi pekerja rumah (PR) kami. pemukiman kumuh ini yang rentan, misalnya mereka ada yang di ketinggian, daerah tidak aman sampai masuk zona hitam atau rawan bencana," ungkap Syarifah kepada INILAH pada Rabu (29/3/2023).

Syarifah memaparkan, jadi dalam Pokja PKP nanti ada yang masuk dalam persoalan sanitasi dan kesehatan, ada masuk pelayanan dasar airnya bagaimana, sampahnya bagaimana dan penanganan limbah juga sampai ODFnya. Karena kebutuhan dasar harus diurusi pemerintah, contohnya ada 20 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah dibangun oleh Pemkot bogor. 

"Kami saat ini mencoba merelokasi daerah bencana, seperti Empang kemarin, ada 21 KK total 62 jiwa. Mereka diberikan hunian sementara (huntara) dan nanti disiapkan untuk huniannya, belum lagi nanti yang masuk zona hitam tetapi belum terkena. Untuk Empang bantuan bangunan dari pusat, tetapi lahan Pemkot bogor," paparnya.

"Kami optimalkan lahan agar yang tinggal bisa banyak, semisal rumah menjadi dua tingkat, karena satu rumah di Empang ada dua KK misal ibu dan anaknya yang sudah rumah tangga. Jadi bisa dua tingkat itu dibawah lengkap kamar, kamar mandi dan dapur, lalu lantai dua nya juga sama. Karena lahan lainnya diperlukan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memenuhinya 30 persen. Kami akan evaluasi kriteria zona hitam, lahan untuk pemukiman relokasi juga terbatas," tambah Syarifah.

Sementara itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kota bogor, Rudy Mashudi menambahkan, ketua Pokja Bu Sekda Kota bogor Hj. Syarifah Sofiah Dwikorawati dan pada bidang-bidang ada kepala OPD. Setelah tadi mendapatkan arahan pusat dan provinsi melalui forum Pokja PKP, Kota bogor akan mengembangkan pemukiman yang sifatnya tematik. Penataan kawasan itu dari sisi bangunannya.

"Untuk atap, dinding, lantai sudah diintervensi oleh RTLH. Kemudian kegiatan sanitasi masyarakat, baik Disperumkim maupun PUPR. Air minum PDAM menjangkau masyarakat sudah skitar 78 persen ya. Kemudian di inisiasi Bu Sekda mengembangkan pemukiman tematik, di kawasan strategis kota seperti pecinaan di Suryakencana, kampung Arab Empang yang belum tersentuh dan pemukiman Eropa di Taman Kencana. Sehingga akan konsolidasi lagi terkait dengan pengembangan pemukiman tematik ini," jelasnya.

Sementara itu, Dinas Perumahan dan pemukiman (Disperumkim) Kota bogor, Rr. Juniarti Estiningsih mengatakan, dari 68 Kelurahan di Kota bogor, ada 61 kelurahan yang ada kawasan kumuhnya. Untuk penanganan itu, pihaknya biasa bekerjasama dengan pemerintah pusat melalui program Kotaku. 

"Tetapi tahun kemarin tidak digelontorkan dana. Jadi tahun 2023 ini hanya dari APBD Kota bogor, sehingga penataan kawasan kumuh fokus ke infrastruktur pemukiman. Tahun lalu rapat Pokja ini diadakan oleh Disperumkim, tetapi tahun 2023 ini Bappeda. Karena penanganan kawasan kumuh tidak hanya satu OPD saja," pungkasnya.*** (Rizki Mauludi)