Kota Bogor Lanjutkan Pembangunan Pemukiman Tematik
Pemerintah Kota Bogor bakal membangun pemukiman tematik di beberapa titik.
INILAHKORAN, Bogor - Pemerintah Kota Bogor bakal membangun pemukiman tematik di beberapa titik.
Sekertaris Daerah (Sekda) Kota Bogor Syarifah Sofiah Dwikorawati memberikan arahan dan membuka acara sinkronisasi Program Kerja Kelompok Kerja Perumahan dan Kawasan Permukiman (Pokja PKP) Tahun 2023 di Hotel Asana Grand Pangranggo, Jalan Raya Pajajaran No 32, Kecamatan Bogor Tengah pada Rabu (29/03/2023) .
Dia memaparkan, Pokja PKP dalam kegiatan ini salah satunya melaksanakan rapat koordinasi (Rakor), ini untuk menyusun program karena dalam Pokja PKP ada bidang bidang perencanaan, bidang teknis serta bidang pemantauan dan evaluasi.
Baca Juga : Pergeseran Tanah di Perbatasan Bogor-Cianjur Akibatkan 1 Unit Vila di Puncak Dua Rusak Berat
"Karena dari awal tahun sudah menyusun program tahun 2023 ini, tadi saya diberikan arahan. Banyak yang harus dipersiapkan di Pokja PKP ini, jadi namanya membangun kota dihitung berapa jumlah masyarakat dan lahan pemukiman yang harus dipersiapkan. Pemukiman teratur ada developer yang menata. Tapi ini ada pemukiman tidak teratur, pemukiman kumuh yang menjadi pekerja rumah (PR) kami. Pemukiman kumuh ini yang rentan, misalnya mereka ada yang di ketinggian, daerah tidak aman sampai masuk zona hitam atau rawan bencana," ungkap Syarifah kepada INILAH pada Rabu (29/3/2023).
Syarifah memaparkan, jadi dalam Pokja PKP nanti ada yang masuk dalam persoalan sanitasi dan kesehatan, ada masuk pelayanan dasar airnya bagaimana, sampahnya bagaimana dan penanganan limbah juga sampai ODFnya. Karena kebutuhan dasar harus diurusi pemerintah, contohnya ada 20 Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) yang sudah dibangun oleh Pemkot Bogor.
"Kami saat ini mencoba merelokasi daerah bencana, seperti Empang kemarin, ada 21 KK total 62 jiwa. Mereka diberikan hunian sementara (huntara) dan nanti disiapkan untuk huniannya, belum lagi nanti yang masuk zona hitam tetapi belum terkena. Untuk Empang bantuan bangunan dari pusat, tetapi lahan Pemkot Bogor," paparnya.
Baca Juga : Kecewa! Rudy Susmanto Bongkar Kinerja Buruk Pemkab Bogor
"Kami optimalkan lahan agar yang tinggal bisa banyak, semisal rumah menjadi dua tingkat, karena satu rumah di Empang ada dua KK misal ibu dan anaknya yang sudah rumah tangga. Jadi bisa dua tingkat itu dibawah lengkap kamar, kamar mandi dan dapur, lalu lantai dua nya juga sama. Karena lahan lainnya diperlukan untuk Ruang Terbuka Hijau (RTH) untuk memenuhinya 30 persen. Kami akan evaluasi kriteria zona hitam, lahan untuk pemukiman relokasi juga terbatas," tambah Syarifah.
Halaman :
