KPK dan Pemkot Bogor Bahas Strategi Tata Kelola Pemerintahan

INILAHKORAN, Bogor - Direktur Koordinasi dan Supervisi Wilayah lll Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Brigadir Jenderal Pol. Bahtiar Ujang Purnama bersama Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim melaksanakan rapat koordinasi (Rakor) tata kelola pemerintahan daerah Kota Bogor bersama jajaran Pemkot Bogor.

Bahtiar Ujang Purnama menuturkan, dirinya dan jajaran di KPK pada prinsipnya membawa pesan, evaluasi dan koreksi terhadap perbaikan tata kelola pemerintahan melalui ilmu baru, pemahaman baru, ide pemikiran baru dan langkah baru perubahan yang diperlukan di lingkungan kerja, baik secara taktis, strategis dan teknis.

"Nah, yang menjadi atensi dalam dinamika pembangunan bangsa adalah langkah-langkah strategis perbaikan tata kelola pemerintahan," ungkap Bahtiar Ujang pada Rabu 21 Mei 2025.

"Paling pokok adalah tata kelola yang dilakukan dengan memaksimalkan sumber daya yang dimiliki mulai dari kewenangan, anggaran, sumber daya manusia dan sumber daya lainnya dalam bentuk sarana prasarana," tambah Bahtiar Ujang.

Bahtiar Ujang mengajak, jajaran Pemkot Bogor untuk berpikir dan mengerjakan sesuatu secara responsif dan tidak terjebak dalam rutinitas. Hal ini dilakukan demi kepentingan masyarakat banyak, sehingga residu yang muncul dapat di cover.

"Semakin lambat berpikir maka semakin lambat bekerja dan semakin lambat melangkah pada akhirnya akan semakin tertinggal," terang Bahtiar Ujang. 

Ia menjelaskan, dengan memahami tugas dan tanggung jawab maka akan sering berpikir sesuai dengan bidangnya masing-masing yang selanjutnya akan memahami serta muncul cara berpikir yang responsif dan progresif.