KPK Diminta Usut Dugaan Suap Kampus

INILAH, Jakarta - Bagi sebagian calon mahasiswa, kursi perguruan tinggi negeri adalah hasil dari bertahun-tahun belajar dan berjuang. Namun ketika kursi itu diduga dapat dipengaruhi oleh uang dan koneksi, perjuangan tersebut seakan kehilangan maknanya.

Dugaan praktik suap dalam penerimaan mahasiswa baru di Universitas Jenderal Soedirman (Unsoed) kini menjadi perhatian.

Wakil Ketua Komisi III DPR Ahmad Sahroni meminta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak berhenti mengusut perkara tersebut hanya di satu kampus. Jika ditemukan indikasi serupa, Sahroni mendorong KPK menelusurinya hingga perguruan tinggi lain.

“Saya harap KPK juga berani menelusuri jika ada dugaan praktik serupa di kampus-kampus lain. Pendidikan harus bersih dari KKN (korupsi, kolusi, dan nepotisme) dan kembali pada sistem yang benar-benar berbasis merit,” kata Sahroni seperti dikutip dari ANTARA, Senin (14/9).

Bagi Sahroni, temuan tersebut bukan sekadar persoalan hukum. Dugaan jual beli kursi mahasiswa menyentuh persoalan yang lebih mendasar: keadilan bagi mereka yang mengikuti proses seleksi dengan kemampuan dan prestasi.

Calon mahasiswa yang belajar hingga larut malam, mengikuti bimbingan, mengerjakan ujian, dan menunggu hasil seleksi tentu berharap kesempatan ditentukan oleh kemampuan. Ketika uang dan koneksi diduga ikut bermain, harapan itu menjadi pertaruhan.

Legislator bidang penegakan hukum tersebut mengaku miris dengan perkara yang tengah ditangani KPK. Ia mendukung pengusutan secara menyeluruh terhadap seluruh pihak yang diduga terlibat.

Menurutnya, praktik tersebut tidak hanya merusak integritas perguruan tinggi, tetapi juga berpotensi menggerus kepercayaan terhadap sistem penerimaan mahasiswa baru.

Prinsip merit yang seharusnya menjadi dasar penerimaan mahasiswa pun terancam kehilangan makna ketika kemampuan dan prestasi dapat dikalahkan oleh kemampuan finansial atau kedekatan.

“Bagaimana kita mau menghasilkan mahasiswa berkualitas dan berintegritas kalau sejak masuk saja sudah suap menyuap?” kata Sahroni.

Ia meminta praktik korupsi dalam penerimaan mahasiswa diberantas. Sebab, persoalan tersebut tidak berhenti pada siapa yang diterima atau tidak diterima di sebuah kampus. (gin)