Kurangi Backlog, Pemprov Jabar Dorong Masyarakat Manfaatkan Program Rumah Subsidi

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintahan Provinsi Jawa Barat mendorong masyarakat, untuk memanfaatkan program rumah subsidi untuk memenuhi kebutuhan tempat tinggal mereka. Mengingat saat ini, angka backlog atau kebutuhan perumahan masyarakat Jabar masih di kisaran 2 juta unit.

Kadis Perumahan dan Permukiman (Disperkim) Jabar Indra Maha mengatakan, pihaknya saat ini tengah mendorong program Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Sejahtera Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) guna mengurangi backlog. 

"backlog kita sekitar 2 jutaan kalau untuk Jawa Barat," ujar Indra, dikutip Jumat 25 Juli 2025.

Sebab itu, dia menilai FLPP harus terus didorong Pemprov dan kabupaten/kota, karena program ini bisa jadi salah satu solusi pemenuhan kebutuhan warga akan tempat tinggal.

"Kita kan mendorong, artinya ada program dari Tapera. Nah FLPP, itu kan bagaimana kita bisa sampai ke seluruh unsur masyarakat. Sayang kalau kita program yang baik ini, tidak bisa diserap di Jawa Barat. Jadi itu tugas kita," ucapnya.

Indra mengaku belum menghitung berapa banyak angka backlog yang bisa berkurang, jika program FLPP terserap maksimal.

Namun dia berharap, dengan adanya program tersebut dan program lainnya, mampu mengurangi angka kebutuhan rumah di Jabar.

"Ya itu kita lihat aja berapa banyak. Mudah-mudahan kita bisa kurangi. Kita kan beriringan dengan programnya kementerian," kata Indra.

Saat ini, Kementerian Perumahan Rakyat masih mengoptimalkan program tersebut di wilayah Subang, Majalengka, Depok, Cianjur, dan Sumedang. Dia berharap, daerah tersebut juga optimal menyerap program ini.

"Kita masih pendataan ya. Kita harapkan data dari mereka kita bisa tahu. Supaya kita dalam merumuskan halnya lebih tepat," tuturnya.

BP Tapera menargetkan pembangunan 350 ribu unit rumah subsidi pada 2025. Dalam skema tersebut, Jawa Barat diharapkan dapat berkontribusi sebesar 25 persen atau setara dengan 90 ribu hingga 100 ribu unit rumah subsidi.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menyampaikan ada beberapa hal khususnya di Jawa Barat, yang terlewatkan dalam pengelolaan pembangunan perumahan, yakni kebutuhan rumah meningkat namun tanah semakin sempit.

"Lewat pembiayaan mikro perumahan nanti masyarakat yang sudah memiliki tanah atau RTLH, namun ingin membangun dan merenovasi rumah bisa menggunakan "Pembiayaan Home" dengan angsuran yang ringan. Ini harus benar-benar dimanfaatkan," tandasnya.