Lahan TK Negeri Ngamprah Bersengketa, Komisi IV DPRD KBB Jamin KBM Tetap Berjalan

INILAHKORAN.ID - Ketua Komisi IV DPRD KBB Nur Djulaeha menegaskan, kegiatan belajar mengajar (KBM) di TK Negeri Ngamprah bakal tetap berlangsung normal.

KBM di TK Negeri Ngamprah diakuinya tidak boleh terganggu danya sengketa status lahan serta aset yang masih menjadi polemik antara pemerintahan daerah dan warga.

Kepastian itu diambil dalam rapat tindak lanjut yang digelar di ruang Komisi IV DPRD KBB, Selasa (14/7/2026). Keputusan diambil dengan memprioritaskan kepentingan utama peserta didik di atas persoalan administrasi yang sedang diselesaikan.

“KBM harus jalan terus. Jangan sampai anak-anak menjadi korban dan terhambat proses belajarnya hanya karena sengketa yang bukan urusan mereka,” tegas Nur Djulaeha, Rabu (15/7/2026).

Rapat tersebut dihadiri Asisten Ekonomi dan Pembangunan Fauzan Azima, Plt Kepala Dinas Pendidikan Edy Syafrudin, Kepala Bagian Hukum Setda Retno Handayani, perwakilan Disperkim, Camat Ngamprah, Kepala Desa Cilame, serta pejabat terkait lainnya guna mengungkap seluruh fakta dan mencari jalan keluar yang adil bagi semua pihak.

"Sebagian besar poin yang diperdebatkan warga sebenarnya sudah terjawab, namun muncul sejumlah persoalan baru yang memerlukan dialog lanjutan," ungkapnya.

Nur menilai, pertemuan tersebut dianggap membawa titik terang lantaran seluruh instansi kini memiliki pemahaman yang selaras, sehingga Dinas Pendidikan akan berkomunikasi langsung dengan warga terkait penyelenggaraan sekolah, sedangkan Disperkim menangani aspek fasilitas umum sesuai aturan. 

"Pemkab Bandung Barat juga belum pernah mengalokasikan anggaran untuk pembangunan gedung TK tersebut," ujarnya.

"Jadi selanjutnya komunikasi akan secara intensif dilakukan untuk menyelesaikan sisa keberatan tanpa mengganggu aktivitas sekolah mulai hari ini," tandasnya.