Langkah Nyata Berbasis Data

Oleh : Maman Suharman

Bagi Imron membangun daerah tidak bisa lagi mengandalkan tebakan atau perkiraan di atas kertas.Di tengah pergerakan ekonomi yang serba cepat, ia menegaskan bahwa setiap rupiah yang dikeluarkan pemerintah harus benar-benar menjawab jeritan dan kebutuhan masyarakat di lapangan. Kuncinya ada pada satu hal: data yang akurat.

“Kebijakan pembangunan harus berbasis data yang akurat. Dengan begitu, pemerintah bisa membaca potensi dan persoalan secara tepat, sehingga program yang disusun benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi,” ujar Imron, Minggu (4/10).

Pernyataan ini bukan tanpa alasan. Saat menghadiri Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Strategi Kebijakan Daerah yang digelar oleh BSKDN Kemendagri di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, Imron mengingatkan tantangan nyata yang dihadapi warga Cirebon.

Perubahan ekonomi menuntut pemerintah untuk bergerak lebih lincah. Data valid menjadi penentu agar program kerja tidak meleset dari sasaran atau sekadar menjadi proyek seremonial.

Imron melihat Kabupaten Cirebon menyimpan segudang potensi ekonomi yang masih “tertidur” dan siap dikembangkan. Melalui data yang presisi, pemerintah ingin menjembatani potensi lokal tersebut agar langsung berdampak pada isi dompet dan kesejahteraan masyarakat bawah.

Artinya, data tersebut harus mengawal kebijakan sejak dari hulu ke hilir—mulai dari perencanaan di ruang rapat, hingga evaluasi saat program sudah berjalan di tengah masyarakat.

Dengan begitu, pemerintah tahu pasti sektor mana yang paling darurat membutuhkan bantuan dan bisa mengukur apakah kebijakan tersebut benar-benar mengubah hidup warga menjadi lebih baik.

“Potensi ekonomi Kabupaten Cirebon masih sangat terbuka untuk dikembangkan. Karena itu, setiap program pembangunan harus berbasis data agar tepat sasaran, mampu menggerakkan ekonomi, dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.

Tak berhenti di situ, Imron juga menyoroti pentingnya transformasi digital di birokrasi. Baginya, digitalisasi bukan sekadar gaya-gayaan mengubah layanan manual menjadi komputerisasi, melainkan sebuah jembatan untuk menghadirkan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan memanusiakan warga.

“Transformasi digital harus memberikan dampak nyata terhadap pelayanan. Melalui SPBE, pelayanan kepada masyarakat dan dunia usaha harus semakin cepat, mudah dan efisien sehingga turut mendukung pertumbuhan ekonomi daerah,” paparnya.

Imron juga menilai, pentingnya sinkronisasi kebijakan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasalnya, percepatan pertumbuhan ekonomi tidak dapat dijalankan pemerintah daerah secara sendiri-sendiri.

Imron menambahkan, koordinasi diperlukan agar program pemerintah pusat dapat diterjemahkan sesuai karakteristik dan kebutuhan masing-masing daerah, termasuk Kabupaten Cirebon.

“Rakornas kemarin yang digelar BSKDN Kemendagri menjadi salah satu forum untuk mempertemukan pemerintah pusat dan daerah dalam membahas strategi percepatan pertumbuhan ekonomi,” pungkasnya. (bsf)