Menyatukan Mata, Mempercepat Respons Kota

Ruang-ruang publik di Kota Bandung perlahan akan memiliki lebih banyak mata yang saling terhubung. Bukan dengan menambah kamera di setiap sudut, melainkan dengan menyatukan CCTV yang selama ini bekerja dalam jaringan masing-masing.

Pemerintah Kota Bandung menyiapkan integrasi CCTV milik berbagai instansi hingga lingkungan masyarakat. Kamera milik pemerintah daerah, kepolisian, perangkat kewilayahan, hingga RT dan RW akan diarahkan menjadi bagian dari satu sistem pengawasan.

Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan integrasi tersebut dilakukan untuk memperluas jangkauan pemantauan sekaligus mempercepat tindak lanjut ketika muncul peringatan dari sistem.

"Yang pasti kita akan melakukan integrasi CCTV. CCTV bukan hanya milik Pemkot. Ada CCTV milik Dishub, Polda, Polres, RT/RW dan kelurahan. Nah, itu akan kita integrasikan dalam sebuah sistem," kata Farhan, Sabtu (3/10).

Selama ini, kamera-kamera tersebut berada dalam pengelolaan berbagai pihak. Ketika terhubung, rekaman dari sejumlah titik dapat dimanfaatkan bersama sehingga pemantauan tidak lagi berjalan secara terpisah.

Sistem tersebut nantinya melibatkan Polres, Polda, Dinas Perhubungan, hingga Satpol PP. Akses dan pemanfaatannya akan disesuaikan dengan kebutuhan pengawasan masing-masing pihak.

"Sistem itu nanti akan kita bagi bersama Polres, Polda, Dishub dan Satpol PP," ujarnya.

Lebih dari sekadar mengumpulkan rekaman, integrasi CCTV diarahkan untuk memperpendek jarak antara peringatan dan tindakan. Ketika sistem memberikan tanda adanya potensi gangguan, petugas di lapangan diharapkan dapat segera melakukan pengecekan.

"Pada saat bersamaan, apabila kita mendapatkan satu warning saja. Kita langsung turun," kata Farhan.

Konsep tersebut membuat kamera tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk melihat apa yang telah terjadi. Rekaman dan peringatan diharapkan menjadi bagian dari sistem yang membantu petugas mengambil tindakan lebih cepat.

Jangkauan pengawasan pun menjadi lebih luas. Kamera yang berada di fasilitas pemerintah, kepolisian, kelurahan hingga lingkungan RT dan RW dapat saling melengkapi dalam memantau ruang publik.

(yogo triastopo/gin)