Legislator Jabar, Buky Wibawa Karya Guna Sebut Sistem Zonasi Sekolah Masih Sisakan Masalah
Penerapan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat mash menyisakan masalah di masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN,Bandung- Penerapan sistem zonasi dalam proses Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Jawa Barat mash menyisakan masalah di masyarakat. Hal itu disampaikan Anggota DPRD Jawa Barat, Buky Wibawa Karya Guna.
Anggota DPRD Jabar Fraksi Partai Gerindra ini mengungkapkan, dalam Reses yang digelarnya, beberapa persoalan yang mencuat dan terus dikeluhkan masyarakat adalah penerapan sistem zonasi di momen PPDB.
Buky menegaskan, keluhan terkait sistem zonasi salah satunya mencuat saat dirinya menghadiri reses di Kelurahan Sukamiskin, Kecamatan Arcamanik, Kota Bandung beberapa waktu lalu.
"Sampai sekarang sistem zonasi memang masih banyak dikeluhkan masyarakat. Terutama mereka yang tinggal diperbatasan. Keluhannya sama, mereka kesulitan mencari sekolah yang dapat menampung anak-anaknya. Selama ini terkendala zonasi," ungkap Buky.
Menurut Buky, banyak siswa yang kesulitan untuk melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas (SMA) negeri lantaran terbentur aturan zonasi. Persoalan ini disebabkan, di kawasan tersebut berada di perbatasan dengan kecamatan lain.
"SMP dan SMA negeri di Kecamatan Arcamanik ini ada di perbatasan, dengan kecamatan lain. Sehingga dengan sistem zonasi yang dipakai, tidak semua masyarakat di Kecamatan Arcamanik bisa sekolah disana,” ujarnya.
Disamping penerapan zonasi, Buky juga mengaku menerima banyak aspirasi terkait permasalahan kemacetan di kawasan Arcamanik. Pemicunya tentu saja banyak termasuk karena dampak meningkatnya pembangunan pembangunan di kawasan Arcamanik yang berdampak pula pada bertambahnya jumlah penduduk.
Lebih lanjut, Buky menambahkan, sebagai bentuk tindak lanjut atas aspirasi masyarakat tersebut, dirinya tentu akan menyampaikan hal itu dan mendorong Pemprov Jabar untuk bersama-sama mencari solusinya. "Aspirasi ini tentu akan menjadi catatan kita, untuk disampaikan ke Gubernur Jawa Barat,” ucapnya.***(Yuliantono)
Editor : Ghiok Riswoto

