Legislator Jabar Dorong Bapenda Tingkatkan Pendapatan dari Sektor Lain

INILAHKORAN, Bandung – Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Sugianto Nanggolah mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), untuk mampu meningkatkan pemasukan melalui sektor lain dan tidak hanya bergantung dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB).

Dia menjelaskan, dengan kondisi populasi penduduk Jawa Barat hingga 50 juta jiwa tentunya dibutuhkan modal besar dalam peningkatan pelayanan melalui sarana dan prasarana. Sehingga peluang apapun yang dapat dijadikan sumber pemasukan, sejatinya harus digenjot dalam memenuhi Pendapatan Asli Daerah (PAD), guna percepatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Sugianto mengutarakan, Jawa Barat sebagai provinsi penyangga ibukota menjadi sasaran industri besar dalam berinvestasi. Terlebih kata dia, perputaran anggaran dari APBN dalam bentuk proyek nasional 20 persen berada di Jawa Barat, sehingga sangat disayangkan bila tidak dioptimalkan untuk menjadi celah pemasukan PAD.

Baca Juga : Dinas ESDM Targetkan Percepatan Konservasi Energi di 2023

“Dalam rapat komisi beberapa waktu lalu, saya sudah menyampaikan kepada kepala Bapenda, kaitan melihat kebutuhan Jawa Barat dengan jumlah penduduk 50 juta jiwa. Kita memiliki beban berat untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, apalagi saat ini kondisi belum pulih normal dari pandemi. Maka saya sampaikan, bahwa kita jangan hanya mengandalkan pendapatan dari Pajak Kendaraan Bermotor saja. Tetapi bagaimana menggali potensi lain yang ada di Jawa Barat,” ujar Sugianto kepada INILAHKORAN belum lama ini.

“Pertama Jawa Barat merupakan daerah penyangga ibukota. Jadi barometer nasional. Perputaran APBN ribuan triliun disini. 20 persen berputar di Jawa Barat, baik itu dalam bentuk proyek nasional maupun perdagangan. Jadi sangat memungkinkan untuk potensi pendapatan,” sambungnya.

Demikian dengan PKB, Sugianto menyebut dari sumber yang menjadi andalan ini pun dinilainya masih belum terserap maksimal. Masih banyak masyarakat yang menunggak PKB, yang ternyata karena kurang mendapat informasi terkait pemanfaatannya dan akhirnya menjadi enggan untuk membayar.

Baca Juga : Relawan Bocorkan Partai Pilihan Ridwan Kamil

Dia mendorong Bapenda untuk melakukan sosialisasi serta transparansi, terhadap pemanfaatan anggaran yang berasal dari PKB kepada masyarakat secara lebih massif. Sehingga akhirnya dapat membangun kesadaran masyarakat, bahwa uang yang mereka bayarkan melalui PKB pada akhirnya kembali untuk kepentingan mereka.