Legislator Jabar Dorong Pemprov Ubah Paradigma Ketahanan Pangan
Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mendorong pemerintah provinsi (Pemprov), untuk mengubah paradigma akan ketahanan pangan.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung – Sekretaris Komisi II DPRD Jawa Barat Yunandar Rukhiadi Eka Perwira mendorong pemerintah provinsi (Pemprov), untuk mengubah paradigma akan ketahanan pangan.
Dia menjelaskan, ketahanan pangan yang cenderung pada makanan pokok seperti beras, sudah harusnya bergeser dengan protein. Tak lain tujuannya adalah demi mengentaskan stunting, di Jawa Barat pada khususnya.
Sebab, target menuju Indonesia Emas di 2045 harus sudah dimulai dari sekarang. Dimana visinya adalah mewujudkan tingka kesejahteraan dan kualitas manusia yang lebih tinggi. Sehingga harus dipastikan, stunting sudah tidak ada lagi di Indonesia pada saat ini bila ingin merealisasikannya.
Terlebih pada saat ini diakuinya, masalah stunting di Indonesia terbilang kritis lantaran kasus gagal tumbuh pada anak hampir 25 persen. Sedang di Jawa Barat, angkanya juga kata dia di atas 20 persen. Mau tidak mau, menurutnya persoalan ini harus dikaitkan dengan ketahanan pangan dalam penuntasannya.
“Itu menunjukkan kondisi critical, artinya dari empat anak yang lahir, satu sudah pasti stunting. Artinya tidak tumbuh normal dan punya kapasitas otak memadai untuk bersaing dengan yang lain. Kontribusi dari padi, sampai surplus. Itu tidak relevan lagi sepenuhnya, karena kalau kita genjot terus karbohidrat terutama dari beras, maka stunting tidak akan bisa diselesaikan. Untuk menyelesaikan stunting itu harus menggenjot konsumsi protein. Baik daging merah, ayam, telur maupun ikan atau nabati,” ujarnya pada INILAHKORAN di Hotel Savoy Homann, Kota Bandung, Senin 25 Juli 2023.
Yunandar berharap, persoalan ini dapat menjadi perhatian bagi Pemprov Jabar. Bila tidak ingin kemajuan masa depan bangsa menjadi terhambat. Terlebih pada saat ini kata dia, pemerintah pusat sudah mulai merespon hal ini melalui Perpres Nomor 125 Tahun 2022, dimana jumlah kebutuhan pokok ditambah menjadi 11 komoditas, diantaranya adalah daging dan telur.
Maka dari itu dia menilai, Pemprov Jabar harus sudah mulai membangun konsep untuk memastikan kebutuhan protein masuk dalam ketahanan pangan, sebagai langkah memerangi stunting di masa kini demi kemajuan bangsa di masa depan.
“Nah ini harus dibenahi dari sekarang. Kalau tidak, generasi berikutnya akan menghadapi penjajahan tidak mampu berkompetisi. Hambatan utama yang tidak pernah dikonsep secara tuntas di dalam konsep jangka pendek, menengah maupun jangka panjang. Terutama di pemerintah daerah. Harus jadi perhatian dan jadi cadangan pangan,” ucapnya.
Selain itu, sosialisasi dan edukasi akan pentingnya protein dari pemerintah kepada masyarakat juga harus dimassifkan agar mereka dapat terbiasa. Oleh karena itu, kolaborasi lintas sektor harus dilakukan. Sebab menurutnya hal ini tidak hanya menyangkut Dinas ketahanan pangan, tetapi juga Dinas Pendidikan.
“Kondisi riil terkait stunting tidak berubah banyak, sehingga kemudian harus kita bangun bagaimana masyarakat di edukasi. Mulai dari anak sekolah, diajari makan protein dengan jumlah yang cukup karena nanti berpengaruh besar terhadap pertumbuhan mereka. Itu harus jadi program prioritas, karena itu akan menyelesaikan masalah lain-lain. Misal perekonomian, kalau punya kapasitas dalam segi otak, kesehatan, pasti punya kemampuan bersaing. Harus dikerjasamakan, termasuk dinas pendidikan bagaimana anak didoktrin untuk makan protein dalam jumlah yang cukup,” ungkapnya.
Guna mewujudkan Indonesia Emas 2045 ini sambung Yunandar, ketahanan pangan dapat dilakukan secara bertahap dan tidak serta merta harus dimulai dengan produksi. Pergeseran kebutuhan ini dapat dimulai dengan memenuhi kebutuhan dari daerah lain, yang terpenting kebutuhan protein masyarakat Jawa Barat dapat tercukupi.
“Tahap awal tidak harus diproduksi sendiri. Urgensinya konsumsinya dulu, baru produksinya karena konsumsi sudah mencukupi. Generasi berikutnya bisa memproduksi lebih baik lagi,” terangnya.
Meski diakuinya, ada salah satu sumber protein yang sejatinya kaya di Jawa Barat namun kurang diminati. Sehingga dia kembali menegaskan, sosialisasi mendoktrin masyarakat untuk mengonsumsi protein menjadi prioritas utama dalam menjaga ketahanan pangan dan pengentasan stunting.
“Sebenarnya kita juga enggak kurang sumber protein. Ikan kita terbesar di Indonesia. Di Indramayu, Cirebon, Sukabumi. Tapi memang tingkat konsumsi kita masih kurang. Jadi harus mulai dari edukasi. Ikan air tawar juga demikian. Selain tentunya, berupaya harganya menjadi terjangkau bagi masyarakat karena memang saat ini harganya tidak murah. Sehingga mereka kurang meminati. Maka ini jadi tugas pemerintah, untuk berupaya komoditas yang ada di kita ini dikonsumsi secara cukup untuk memenuhi kebutuhan protein mereka,” pungkasnya. (Yuliantono)
Editor : Ahmad Sayuti

