Legislator Jabar Minta Pemprov Perhatikan Kebutuhan Ruang Kelas

INILAHKORAN, Bandung - Seiring dengan tingginya peminat, Anggota Komisi V DPRD Jawa Barat Viman Alfarizi meminta pemerintah provinsi (Pemprov) untuk memerhatikan kebutuhan Ruang Kelas di sekolah.

Viman mengatakan, supaya tidak terjadi masalah dalam pelaksanaan Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB), Pemprov Jabar harus mampu menyiasati dengan menambah Ruang Kelas baru.

"Ini harus diperhatikan oleh Pemprov Jawa Barat, dimana sarana prasarana, lahan, menjadi yang utama untuk saat ini. Agar kualitas nantinya bisa menghasilkan lulusan dan juga generasi penerus di Jawa Barat yang baik," ujar Viman dalam pesan singkatnya, Kamis 29 Februari 2024.

Jumlah Ruang Kelas yang terbatas kata Viman, akhirnya berdampak dengan kuota atau daya tampung penerimaan siswa baru di sekolah.

Contohnya di SMAN 4 Kota Tasikmalaya kata dia, terpaksa hanya bisa menerima setengah dari jumlah pendaftar akibat Ruang Kelas yang terbatas.

"Di tiap sekolah masalahnya hampir sama, rata-rata adalah rombongan belajar. Memang (kuotanya) tidak bisa ditambah lagi dan itu berkaitan dengan sarana prasarana Ruang Kelas yang harus masih ditambah," ucapnya.

Maka dari itu DPRD Jabar kata dia telah menyusun usulan agar dapat ditindaklanjuti Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan. Harapannya, lahan kosong yang ada di sekolah misalnya, dapat menjadi Ruang Kelas baru guna menampung peserta didik, seperti di SMAN 4 Kota Tasikmalaya.

"Tentu yang bisa dimaksimalkan adanya potensi disini sudah siap dengan 400 meter lahan tambahan kelasnya. Mudah-mudahan memang nanti kita bisa bantu juga memperjuangkannya, karena animo dari masyarakat dan juga peserta didik baru ini sangatlah tinggi, saat ini pengajuannya sudah sampai ke dinas pendidikan setempat," imbuhnya.

Demikian pula di sekolah lain kata dia, yang juga butuh penambahan sarana prasarana dalam menunjang kegiatan belajar mengajar.

"Komisi V akan mendorong dan memperjuangkan solusi permasalahan sarana prasarana lahan dan Ruang Kelas baru di sekolah-sekolah yang nantinya akan dibahas di rapat komisi dan forum yang berkaitan dengan bantuan keuangan," tuturnya. (Yuliantono)***