Legislator Jabar Minta Pemprov Transparan Soal Anggaran Pendidikan Karakter Panca Waluya

INILAHKORAN, Bandung - Anggota Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat Diah Fitri Maryani meminta Pemerintah Provinsi Jabar untuk transparan, soal anggaran program pendidikan karakter Panca Waluya.

Diah mengatakan, program pendidikan karakter ini masih menjadi pro dan kontra dari berbagai pihak. Termasuk olehnya, mengenai sumber anggaran untuk pelaksanaannya.

Kala rapat dengan Dinas Pendidikan (Disdik) Jabar sambung dia, hal serupa juga telah dipertanyakan supaya ada kejelasan.

"Kami mempertanyakan dari mana anggarannya, ternyata bersumber dari anggaran perubahan. Jadi memang itu sudah diusulkan katanya, di angka Rp6 miliar. Hanya klausulnya itu, judulnya berbeda dengan yang sekarang pendidikan karakter Panca Waluya," ujar Diah, Kamis 22 Mei 2025.

Awalnya sebut Diah, anggaran tersebut diperuntukkan program pendidikan karakter berbasis budaya dan dalam perjalanannya, terjadinya pergeseran nama menjadi pendidikan berkarakter Panca Waluya.

"Nah, kami DPRD Provinsi, teman-teman anggota itu tidak mengetahuinya. Jadi ketika ada pergub 1, 2, sampai 3 kami tahu. Ketika ada pergeseran-pergeseran sampai akhirnya timbul pergub ke 5 (perubahan ke lima) itu kami tidak tahu. Jadi tidak pernah diajak duduk untuk kompromi, termasuk untuk pergeseran judul tersebut," ucapnya.

Diah meminta Pemprov Jabar untuk transparan dalam pengelolaannya, agar tidak ada lagi anggapan dari masyarakat bahwa program itu didanai oleh uang pribadi Gubernur.

"Minta juga transparansi tata kelolaannya seperti apa gitu," pintanya.

Selain itu, Diah juga menyoroti pembangunan sekolah rakyat di Wiyataguna dan memindahkan sementara ratusan siswa SLBN A Pajajaran ke SLB Cicendo.

"Kemarin saya pertanyakan juga, karena itu kan menjadi viral ketika anak-anak yang disabilitas yang masih berada di situ, tiba-tiba tidak punya tempat untuk kegiatan belajar," ujarnya.

Ternyata kata dia, setelah ditelusuri terjadi salah paham antara orang tua siswa dengan pihak dari kementerian sosial (Kemensos) yang memiliki lahan dan program sekolah rakyat tersebut.

"Saya sudah mendapatkan penjelasan yang terang-benderang dari dinas pendidikan, jadi itu sudah clear, jadi ada miskomunikasi, jadi sekolah rakyat itu dibangun, tapi tetap SLBN A tetap bisa mengikuti kegiatan belajar-mengajar," paparnya.

Pihaknya pun mengapresiasi Dirjen Kemensos, Dinas pendidikan dan stakeholder terkait yang sudah mengakomodir keluhan para guru dan siswa SLBN A Pajajaran.

"Ya, saya mengapresiasi karena sudah ada kok pernyataannya bahwa nanti setelah bangunan itu selesai, mereka masih tetap bisa belajar dan ditempatkan oleh pihak Kemensos, karena itu kan lahannya punya Kemensos," tandasnya.***