Lulusan IPD Harus Jadi Agen Perubahan Reformasi Birokrasi

INILAHKORAN.ID - Mendagri Tito Karnavian meminta para Praja Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN) yang akan segera dilantik sebagai aparatur sipil negara (ASN) menjadi agen perubahan untuk memperkuat reformasi birokrasi di lingkungan pemerintahan.

"Salah satu lembaga yang menghasilkan direct entry menuju jenjang first line supervisor adalah lulusan IPDN. Lulusan IPDN sangat diharapkan bisa memengaruhi teman-teman ASN lainnya agar mampu menjalankan pemerintahan yang efektif, efisien, clean government, dan clear governance," katanya saat berkunjung ke Kampus IPD di Sumedang, seperti dikutip dari Antara, Rabu (22/7/2026).

Ia mengatakan keberadaan ASN yang profesional menjadi salah satu faktor penting yang menentukan kualitas penyelenggaraan pemerintahan.

Tito menyebut lulusan IPDN diharapkan mampu menjadi motor penggerak birokrasi yang berintegritas sekaligus mendorong budaya kerja yang berorientasi pada pelayanan publik.

Menurut Tito, IPDN tidak hanya membekali Praja dengan ilmu pemerintahan, tetapi juga membentuk karakter melalui pendidikan fisik, mental, disiplin, integritas, kesehatan, serta penguatan ideologi sehingga siap menjalankan tugas sebagai pelayan masyarakat.

"Salah satu syarat negara bisa bertahan lebih dari 200 tahun adalah adanya aparatur sipil negara yang efektif dan efisien. IPDN merupakan salah satu kawah candradimuka yang secara spesifik mendidik ilmu pemerintahan," ujarnya.

Ia menambahkan para lulusan IPDN juga harus terus meningkatkan kapasitas diri setelah resmi menjadi ASN karena kompetisi di lingkungan birokrasi akan semakin tinggi.

Dia mengatakan aparatur perlu dituntut terus memperbarui pengetahuan dan meningkatkan kemampuan agar mampu melahirkan inovasi.

"Saya minta jangan berhenti belajar. Teruslah mengejar ilmu pengetahuan selama masih mampu berpikir. Dengan pengetahuan yang semakin luas, akan semakin banyak pilihan dan perspektif untuk melahirkan inovasi," katanya.

Tito berharap para Praja yang akan segera dilantik dapat menjadi contoh bagi ASN lainnya dalam membangun birokrasi yang profesional, bersih, dan efektif, sehingga mampu mendukung terwujudnya pemerintahan yang semakin berkualitas dan memberikan pelayanan publik yang optimal.