Dedi Mulyadi Tegur Pejabatnya Meski APBD Jabar Dapat Apresiasi Mendagri Tito

INILAHKORAN, Bandung – Pemerintah Provinsi Jawa Barat mendapat apresiasi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian, atas capaian realisasi pendapatan dan belanja APBD 2025 yang di atas rata-rata nasional.

Tetapi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengaku belum puas dan justru menegur pejabatnya, karena masih ada potensi anggaran yang belum terserap.

Berdasarkan data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 17 Oktober 2025, realisasi belanja APBD Jabar telah mencapai 73,34 persen, sedangkan pendapatan berada di 66 persen. Angka ini menempatkan Jawa Barat di posisi teratas dalam pengelolaan keuangan daerah.

Meski begitu, Dedi Mulyadi enggan berpuas diri. Ia justru menyoroti sisa kas yang masih mengendap.

“Pagi hari ini saya malah negur Kepala Bappeda dan Kepala BPKAD Provinsi Jawa Barat. Karena hari ini dicek kasnya berapa? Kasnya ada Rp2,5 triliun,” ujar Dedi di Gedung Sate, Kota Bandung, Senin 20 Oktober 2025.

Kepada dua pejabat tersebut, Dedi mempertanyakan proyeksi daya serap anggaran hingga akhir tahun.
“Kalau sampai Desember itu daya serap pemerintah berapa? Daya serap sampai Desember ada Rp7,5 triliun. Sumber keuangan yang masuk berapa? Rp6,5 triliun. Berarti Rp9 triliun, saya bilang, itu masih ada sisa,” tutur Dedi.

Menurutnya, meski pemerintah pusat menilai pengelolaan keuangan Jawa Barat paling tinggi secara nasional, ia menolak disebut demikian.

“Saya nggak mau dikatakan paling tinggi. Saya masih paling rendah. Karena masih ada duit yang nanti di hitungan Desember itu masih ada perhitungan sekitar Rp500 miliar dan yang Rp500 miliar itu hari ini sudah saya putuskan untuk terus didorong menjadi belanja,” tegasnya.

Dedi menyebut, sisa anggaran itu akan difokuskan pada belanja infrastruktur publik, terutama perbaikan jalan provinsi.
“Hari ini kita akan mendorong lagi penambahan ruas-ruas jalan yang dilakukan perbaikan atau hotmix. Saya nggak mau lihat jalan provinsi dari berbagai daerah bergelombang, termasuk menuju arah Kota Bandung,” katanya.

Sebelumnya, Mendagri Tito memberikan apresiasi atas kinerja keuangan Jawa Barat dalam forum Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara daring, Senin (20/10/2025). Dalam rapat tersebut, hadir pula Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

“Pendapatan tinggi, belanja tinggi tapi ada space sedikit untuk cadangan, kalau terjadi apa-apa ada bencana dan pembayaran penting. Kami lihat dengan skenario pendapatan tinggi belanja tinggi yang terbaik adalah Jawa Barat, Pak,” ujar Tito, dikutip dari tayangan YouTube Kemendagri.

Tito juga memaparkan tren nasional realisasi pendapatan dan belanja daerah. Per 30 September 2025, rata-rata realisasi pendapatan seluruh provinsi, kabupaten, dan kota mencapai 70,27 persen atau Rp949,97 triliun, lebih tinggi dibanding periode yang sama tahun 2024 sebesar 67 persen atau Rp919,98 triliun. (Yuliantono)