Masyarakat Puas Terhadap Kinerja Dedi Mulyadi di Survei Litbang Kompas, Ono Surono Rasakan Ada Anomali

INILAHKORAN, Bandung - Berdasarkan hasil survei Litbang Kompas, masyarakat Jawa Barat diklaim puas terhadap kinerja Gubernur Dedi Mulyadi dan Wakil Gubernur Erwan Setiawan.

Masyarakat Jabar memberikan nilai 8,5 untuk kinerja Dedi Mulyadi-Erwan Setiawan. Hasil survei menunjukkan bahwa mayoritas masyarakat memberikan penilaian positif terhadap kinerja mereka. 

Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Dedi mencapai 97,2 persen, 98,9 persen citra Gubernur Dedi sangat baik dan 99 persen warga Jabar menilai dia peduli, merakyat dan responsif.

Namun catatan ini bertolak belakang dengan pandangan Wakil Ketua DPRD Jabar Ono Surono, terkait survei Litbang Kompas ini.

Pertama, terkait survei yang dilakukan Lembaga Indikator Politik Indonesia beberapa waktu lalu, dimana hasilnya serupa dengan Litbang Kompas. Secara personal impresif, tetapi untuk kelembagaan Pemprov Jabar mencatatkan hasil minor. Dimana 60 persen menyatakan tidak puas.

"Nah inilah sebuah anomali antara gubernur dengan pemerintah provinsi. Harusnya kan selaras sih, karena pemimpin pemerintah Provinsi Jawa Barat itu adalah gubernur. Nah sehingga ya saya melihat bahwa ada anomali terjadi di bawah berkaitan dengan survei tersebut," ujar Ono di DPRD Jabar, Selasa 19 Agustus 2025.

Terlepas soal survei, fakta di lapangan pun diakuinya tidak menggambarkan kepuasan terhadap kinerja Gubernur Jabar maupun Pemprov. Contohnya kata Ono, terkait pengangguran. Dimana pengangguran di Jabar tertinggi di Indonesia. 

"Yang paling aktual, yang saat ini kita rasakan bahwa pengangguran di Jawa Barat adalah pengangguran yang paling tinggi di seluruh Indonesia. Saat ini yang menganggur sekitar 1,8 juta yang menganggur," ucapnya.

"Yang saat ini, di bawah ini mereka juga belum tahu harus kerja di mana, lapangan pekerjaan juga belum terbuka. Dan bisa dibuktikan misalnya pada saat di Bekasi, pada saat di Cianjur, hanya dibutuhkan puluhan orang saja, tapi yang mendaftar kan ribuan orang. Dan itu fakta yang tidak bisa dipungkiri," imbuhnya.

Selain itu, dirinya juga mempertanyakan jenis pertanyaan yang diberikan kepada publik oleh Litbang Kompas, sampai akhirnya muncul kepuasan di atas 90 persen.

"Jadi kalau saya sih melihat gini, pada saat rakyat ditanya, Pak KDM kerjanya bagus nggak? Oh bagus. Pak KDM pro rakyat kecil nggak? Oh ya pro rakyat kecil, bagus. Tapi pada saat ditanya rakyat, masih sulit nggak cari pekerjaan? Rakyat menjawab, sulit. Padahal lapangan pekerjaan ini juga menjadi bagian dari tugasnya Pak KDM kan," ujarnya.

"Nah dari dua pertanyaan yang berbeda tersebut, pada akhirnya yang muncul hasil survei yang seperti itu. Artinya, tingkat kepuasan publik terhadap kinerja seorang gubernur tidak dibarengi juga dengan kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah daerah Provinsi Jawa Barat terkait dengan permasalahan-permasalahan pengangguran, kemiskinan dan lain sebagainya," sambungnya.

Soal kebijakan juga kata dia, dimana terbaru digusurnya para pedagang di kawasan jalur Lembang-Subang. Sampai saat ini belum ada kejelasan, dimana mereka akan direlokasi.

"Artinya mereka hanya menikmati 1-2 bulan ini dari uang tunggu yang diberikan oleh BJB. Kedepan kita nggak tahu seperti apa," ujarnya.

Sisi lain, mengenai penutupan tambang yang juga belum ada titik terang mengenai nasib para pekerjanya. Padahal ini memengaruhi pada jumlah pengangguran di Jabar.

Sebab itu, pihaknya sejatinya turut mempertanyakan indikator sampai akhirnya muncul klaim 90 persen lebih masyarakat Jabar puas terhadap kinerja Pemprov Jabar menurut Litbang Kompas.

"Nah jadi memang harus diuji (kembali hasil survei Litbang Kompas) dan Fraksi PDI Perjuangan belum punya instrumen ke sana. Tapi nanti akan kita lihat, misalnya di ujung secara makro, secara mikro bahwa 2025 ini apa dampaknya terhadap kemiskinan, pengangguran, ekonomi dan sebagainya," tandasnya. ***