Menanam Harapan di Sekolah Rakyat

SEKOLAH Rakyat bukan sekadar tempat belajar. Di sana, harapan masa depan mulai ditanam.

Menanam Harapan di Sekolah Rakyat
GELAR DIALOG: Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul saat berdialog dengan para siswa dan orangtua di Aula Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Ngawi di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur, Sabtu (19/9).(ANTARA/LOUIS RIKA)

Malam mulai turun di Desa Karangtengah Prandon, Kecamatan Ngawi, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Di tengah suasana sekolah yang masih relatif baru, Menteri Sosial Saifullah Yusuf atau Gus Ipul duduk berdialog bersama para siswa dan orang tua Sekolah Rakyat Terintegrasi (SRT) Ngawi 1.

Pertemuan itu bukan sekadar kunjungan kerja. Gus Ipul ingin mendengar langsung cerita para siswa dan orang tua sekaligus memastikan sekolah yang dirancang untuk keluarga kurang mampu itu menjadi ruang belajar yang aman.

"Kunjungan ini dalam rangka untuk berdialog langsung dengan para orang tua dan siswa SRT Ngawi 1. Saya minta jangan ada perundungan, kekerasan fisik, kekerasan lainnya, intoleransi, dan radikalisme terhadap siswa yang ada di SRT Ngawi 1 ini," ujarnya dalam kunjungan di Ngawi, seperti dikutip dari ANTARA, Sabtu (19/9).

Pesan itu menjadi penting karena Sekolah Rakyat tidak hanya dirancang sebagai tempat anak-anak menerima pelajaran. Sistem pendidikan yang diterapkan berbentuk sekolah berasrama atau boarding school, dengan pembinaan yang berlangsung sepanjang hari. Di tempat ini, belajar tidak berhenti ketika bel sekolah berbunyi.

Gus Ipul menjelaskan, sekolah rakyat juga menempatkan pendidikan karakter sebagai bagian penting dari proses pendidikan. Karena itu, kepala sekolah memiliki tanggung jawab bukan hanya mengelola kegiatan belajar mengajar, tetapi juga mendampingi dan membina siswa selama 24 jam.

SRT Ngawi 1 sendiri dibangun di atas lahan milik Pemerintah Kabupaten Ngawi. Pembangunannya dilakukan Kementerian Pekerjaan Umum sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto, sementara operasional sekolah berada di bawah tanggung jawab Kementerian Sosial.

Bangunan permanen tersebut ditargetkan mampu menampung hingga 1.000 siswa untuk jenjang SD, SMP, dan SMA. Para siswa yang mengikuti program itu berasal dari keluarga yang dijangkau berdasarkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), terutama kelompok desil 1 dan 2. (gin)


Editor : Inilahkoran