Menimbang Nasib Penerima Subsidi

Oleh: Yogo Triastopo

INILAH, Bandung - Wacana pembatasan pembelian Pertalite bersubsidi berdasarkan desil masyarakat dinilai perlu dilakukan hati-hati. Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengingatkan, angka dalam data belum tentu sepenuhnya menggambarkan kondisi ekonomi warga di lapangan.

Menurutnya, desil 9 dan 10 memang dikategorikan sebagai kelompok yang sudah mampu dan memiliki pendapatan tetap. Karena itu, kelompok tersebut berpotensi tidak lagi menikmati subsidi BBM secara langsung.

“Untuk desil 9 dan 10, kita harus sangat hati-hati menyikapinya. Kota Bandung merupakan salah satu kota yang menurut Kementerian Sosial memiliki kualitas data yang cukup baik,” kata Farhan, Selasa (25/8).

Namun, perhatian Farhan justru tertuju pada kelompok yang berada di masa transisi desil 5 menuju desil 6. Kelompok ini dinilai rentan karena perubahan status bisa membuat mereka kehilangan akses bantuan, meski kondisi ekonominya belum benar-benar kuat.

“Tetapi bagi kami di Kota Bandung, yang paling rentan justru kelompok transisi desil 5 ke desil 6,” ujarnya.

Farhan menilai kebijakan subsidi tidak cukup hanya berpatokan pada klasifikasi desil. Pemerintah tetap perlu melihat kondisi masyarakat secara langsung.

“Kalau desil 9 dan 10 tidak bisa menikmati subsidi, kelompok desil 5 ke 6 justru berpotensi tidak menerima bantuan. Padahal kondisinya juga sangat rentan,” katanya.

Karena itu, Pemkot Bandung melakukan pencermatan berdasarkan kewilayahan untuk mengetahui kondisi warga secara lebih nyata. Informasi dari tingkat wilayah diperlukan untuk memastikan apakah warga mengalami kesulitan atau justru sudah berada dalam kondisi ekonomi yang lebih baik.

“Kami mencermati berdasarkan kewilayahan,” kata Farhan.

Dia menegaskan, berbagai instrumen bantuan harus tetap mampu menjangkau masyarakat yang membutuhkan, terutama kelompok transisi desil 5 dan 6.

“Yang tetap menjadi fokus kami adalah transisi desil 5 ke desil 6,” tegasnya.

(gin)