Mimpi Petani Sawit Mandiri

Bagi jutaan petani sawit mandiri di Indonesia, rutinitas harian mereka kerap berujung pada kecemasan yang sama: naik-turunnya harga Tandan Buah Segar (TBS) yang sulit mereka kendalikan.

Sebagai tulang punggung perkebunan rakyat, posisi mereka sering kali rentan karena ketergantungan pada pabrik-pabrik besar.

Melihat kenyataan ini, Serikat Petani Indonesia (SPI) membawa sebuah harapan baru dalam Konferensi Nasional Perkebunan Rakyat II di Jakarta.

Mereka mengusulkan sebuah langkah berani: membangun minimal 10 pabrik minyak sawit mentah (Crude Palm Oil/CPO) berbasis koperasi di setiap provinsi sentra sawit.

"Kami ingin petani tidak hanya berkeringat memanen TBS, tetapi juga bisa memetik nilai tambah dari pengolahan hasilnya," ujar Ketua Umum SPI, Henry Saragih.

Sebagai langkah awal, proyek percontohan ini akan digulirkan di wilayah Sumatera Utara, Riau, Jambi, Bengkulu, Sumatera Selatan, Sumatera Barat, hingga seluruh daratan Kalimantan. Tujuannya satu, mengubah nasib petani dari sekadar penyedia bahan baku menjadi pemilik rantai produksi.

Namun rencana besar ini tentu bukan tanpa kerikil. Ketua Umum Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), Sabarudin, mengungkapkan bahwa semangat petani untuk naik kelas ke ranah hilirisasi sangatlah tinggi.

Sayangnya, mereka masih terbentur tembok tebal bernama modal.Untuk membangun satu pabrik CPO mini dengan kapasitas olah 10 ton TBS per jam, dibutuhkan dana sekitar Rp30 miliar hingga Rp40 miliar. Sebuah angka yang teramat besar bagi kantong petani kecil.

Padahal, potensi manusianya sangat masif. Sabarudin menggambarkan, satu koperasi saja sebenarnya bisa menaungi 1.000 hingga 2.000 petani dengan bentangan lahan mencapai 6.000 hektare.

"Ironisnya, sekitar 80 persen petani sawit kita saat ini adalah petani mandiri yang berjalan sendiri tanpa kemitraan dengan perusahaan besar," ungkap Sabarudin.

Jeritan dan asa para petani ini rupanya tidak bertepuk sebelah tangan. Menteri Koperasi, Ferry Juliantono, menegaskan bahwa pemerintah berkomitmen penuh mendorong petani sawit bersatu dalam wadah koperasi agar memiliki posisi tawar yang kuat.

Melalui Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), pemerintah berjanji akan turun tangan langsung mendampingi koperasi petani—mulai dari masa inkubasi hingga mencarikan jalan keluar untuk pembiayaan pabrik.

Kapasitas pabriknya pun akan dibuat fleksibel, menyesuaikan kemampuan dan luas lahan yang dimiliki warga.Mimpi ini pun bukan sekadar angan-angan di atas kertas.

Koperasi Unit Desa (KUD) Sejahtera di Musi Banyuasin telah membuktikannya lebih dulu. Mereka menjadi bukti nyata bahwa ketika petani bersatu dalam koperasi, mereka mampu mengelola hasil bumi mereka sendiri secara mandiri dan berdaulat.

Ferry menyebut luas perkebunan sawit di Indonesia sekitar 16 juta hektare. Menurut dia, sekitar 52 persen lahan sawit dikuasai korporasi besar, 43 persen merupakan perkebunan rakyat, dan sisanya dikuasai BUMN. (bsf)