Monju Ditarget Bebas PKL, Pemprov Jabar Bongkar Lapak hingga Tertibkan Pasar Mingguan
Bersama Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bergerak melakukan penataan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju),
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN.ID - Bersama Pemerintah Kota Bandung, Pemerintah Provinsi Jawa Barat mulai bergerak melakukan penataan kawasan Monumen Perjuangan Rakyat Jawa Barat (Monju), dengan target utama, bebas dari pedagang kaki lima (PKL) dan aktivitas pasar mingguan.
Langkah ini menjadi bagian dari penataan ruang publik yang lebih tertib dan bersih, sekaligus menjalankan arahan langsung Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.
Sekretaris Daerah Jawa Barat, Herman Suryatman menuturkan, fokus utama saat ini adalah pembongkaran lapak PKL serta penguatan aspek kebersihan kawasan.
“Yang penting saya fokus ke penataan PKL dan kebersihan. Ini sedang berjalan,” ujar Herman, saat dihubungi Jumat (24/4/2026).
penertiban dilakukan secara bertahap dengan pendekatan persuasif. Herman menyebut, sebagian pedagang memilih membongkar lapaknya sendiri, sementara lainnya mendapat bantuan dari petugas.
“Alhamdulillah teman-teman PKL bagus, kemarin ada yang bongkar sendiri, ada yang dibantu. Termasuk pembongkaran semi permanen di depan Unpad,” ucapnya.
Guna memastikan kawasan tetap steril dari aktivitas PKL, Pemprov Jabar menyiapkan sistem pengawasan ketat. Skema ini akan melibatkan petugas keamanan agar tidak terjadi praktik bongkar-pasang lapak seperti sebelumnya.
“Dijagain sama satpam supaya tidak bongkar pasang,” katanya.
Tak hanya soal penertiban PKL, penataan kawasan Monju juga menyasar aspek lalu lintas. Namun, terkait kemungkinan rekayasa jalan, baik penutupan maupun pembukaan akses, masih dalam pembahasan lintas instansi.
“Nanti teknis detailnya diinformasikan kemudian, karena harus dikoordinasikan dengan kota dan jajaran kepolisian,” ujarnya.
Selain itu, aktivitas pasar mingguan yang selama ini rutin digelar di kawasan tersebut juga akan dihentikan. Kebijakan ini menjadi bagian dari target besar menjadikan kawasan Monju sebagai ruang publik yang tertib, bersih, dan representatif.
“Pokoknya harus bebas PKL, arahan Pak Gubernur,” tandasnya. ***
Editor : JakaPermana

