Nasib Industri Batu Alam di Cirebon Kini di Ujung Tanduk

INILAHKORAN, Cirebon - Nasib industri batu alam di Kabupaten Cirebon berada di ujung tanduk. Ratusan pengusaha terancam gulung tikar. Ribuan pekerja bakal dirumahkan. 

Pemicunya yakni kelangkaan bahan baku yang diperlukan industri batu alam, menyusul kebijakan Pemprov Jabar yang menutup total seluruh aktivitas pertambangan di wilayah Majalengka dan Cirebon.

Perwakilan Paguyuban Pengrajin Batu Alam Cirebon Tarsiwan mengungkapkan, dari 270 pelaku industri batu alam itu 75 persen gulung tikar. Para pekerja pun menganggur. 

Menurutnya, pemerintah harus bertanggungjawab penuh atas kebijakan yang diambil atas penutup area pertambangan di Majalengka dan Cirebon.

"Pelaku industri batu alam yang tutup lantaran kesulitan mendapatkan bahan baku. Sementara mayoritas bahan baku batu alam dari area pertambangan di Majalengka. Sisanya, Gunung Kuda," kata Tarsiwan, Selasa 25 Juni 2025.

Dia menjelaskan, yang harus dipikirkan adalah nasib para pekerja atau karyawan di pabrik industri batu alam. Betapa tidak, jumlahnya mencapai 13 ribu lebih pekerja. Teriakan para pelaku usaha ini lantaran muncul tuntut dari pekerja.

"Pemerintah mampu tidak mempekerjakan mereka. Harusnya pemerintah itu berterima kasih kepada kami yang ikut andil mengurangi angka pengangguran," ungkapnya.

Ia menegaskan, penutupan area pertambangan itu memiliki dampak luar biasa atau multiplier effect. Harusnya, ada solusi yang ditawarkan pemerintah. Pasalnya, industri batu alam itu bagian dari seni. 

Menurutnya, kesulitan bahan baku itu setelah insiden longsor gunung kuda. Namun, yang mesti difikirkan pemerintah adalah masih banyak warga membutuhkan pekerjaan.

"Yang meninggal memang banyak. Ada sekitar 25 orang. Tapi, yang menjerit ribuan pekerja. Setelah area pertambangan ditutup total. Hulunya ditutup. Hilirnya teriak," paparnya.

Hal Senada disampaikan, Penasehat Paguyuban Pengrajin Batu Alam Cirebon, Yadi Supriyadi. 

Dia menilai, industri batu alam di Cirebon ini sebagai salah satu penopang ekonomi masyarakat. Maka, ia menilai keputusan pemerintah menutup area tambang tidak tepat. Keputusannya terlalu terburu-buru. Tanpa solusi.

"Kalau mutuskan tutup galian ditutup memang Itu hak kekuasaan. Tapi kami dari paguyuban, harusnya kaji ulang," paparnya.

Sebagai pelaku usaha, Yadi mendapat beban moral luar biasa dari para pekerja. Sementara industri baru alam terancam mati. Maka, muncul kesenjangan sosial.

"Ketika pekerja batu alam menganggur pasti angka kriminalitas meningkat. Pada posisi ini, pengrajin industri batu alam bisa bergerak, ketika ada suplai bahan baku yang berkesinambungan," pungkasnya.