BKKBN Terus Tingkatkan Akses dan Kualitas PKBKRS dan KBPP Berbasis Kewilayahan

INILAH,Karawang- Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) kembali menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan akses dan kualitas Penyelenggaraan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi BKKBN, dr. Eni Gustina dalam Rakor Koordinasi PKBRS Tingkat Provinsi dan Orientasi Penurunan Angka Kematian Ibu Melalui KB PascaPersalinan (KBPP), Rabu 3 Agustus 2022.

Menurut Eni beberapa kebijakan strategi disiapkan BKKBN untuk meningkatkan akses dan kualitas penyelenggaraan keluarga berencana dan kesehatan reproduksi yang komprehensif berbasis kewilayahan dan segmentasi kelompok masyarakat.

Baca Juga: Jawa Barat Tuan Rumah Rakernas I ASLABKESDA 2022

Kebijakan strategi tersebut menurut Eni mencakup, penguatan kapasitas faskes dan jaringan, penguatan kemitraan, peningkatan pelayanan di wilayah dan sasaran khusus, peningkatan kesertaan KB Pria, penguatan promosi dan konseling serta peningkatan kemandirian PUS.

Eni Gustina menambahkan, berkaitan dengan peningkatan akses pelayanan KB di rumah sakit, juga dilakukan dengan berbagai strategi lain yakni memperkuat regulasi, memperkuat rantai pasok dan penyediaan variasi Alokon, fasilitas penyediaan sarana pendukung PKB, penguatan SDM dan pembiayaan pelayanan KB.

Sementara itu, Kepala BKKBN Jabar, Wahidin menambahkan, salah satu tantangan besar BKKBN Jabar yang harus dituntaskan adalah belum meratanya jumlah kepesertaan Keluarga Berencana (KB) di masing-masing kecamatan kabupaten/kota wilayah Jabar.

Baca Juga: Dinas BMPR Punya Strategi Khusus Bikin Jalan Mulus di Jawa Barat

Sehingga menurut Wahidin masih terjadi disparitas jumlah peserta antara kecamatan yang satu dengan lainnya. "Pemerataan peserta KB aktif itu masih masih kurang di tingkat kecamatan," kata Wahidin.

Ia menyontohkan, dalam satu daerah, ada kecamatan tertentu yang peserta KB aktifnya di atas 50 persen. Sedangkan di kecamatan lainnya jauh di bawah 50 persen.
Hal tersebut disebutkan menjadi 'pekerjaan rumah' bersama.

Diharapkan ke depan, kepesertaan KB di masing-masing kecamatan bisa seimbang atau merata. Karena itu berkaitan dengan konteks pemerataan pembangunan.

Baca Juga: Dana Proyek Samisade 2022 Kabupaten Bogor Segera Dikucurkan Pertangahan Agustus

Sementara itu, terkait dengan Pelayanan KB di Rumah Sakit (PKBRS) tingkat Jawa Barat itu berkorelasi dengan KB pascapersalinan. Selain meningkatkan kepesertaan KB, hal itu sejalan dengan upaya menurunkan angka kematian ibu dan angka kematian bayi.

Menurut Wahidin, potensi cakupan pelayanan KB di rumah sakit cukup terbuka di Jawa Barat. Itu terlihat dari banyaknya rumah sakit di wilayah Jabar yang mencapai 377 unit rumah sakit. Namun saat ini baru 194 perusahaan yang melayani KBPP.

Diharapkan, ada daya tarik bagi masyarakat yang menjadi peserta KB pascapersalinan di rumah sakit.

Baca Juga: Jokowi Akan Bangun Pusat Pelatihan Sepak Bola di IKN

Di antaranya dengan memberikan bonus akta kelahiran bagi masyarakat yang menjadi peserta KB setelah menjalani persalinan di rumah sakit.

Menurut dia, KBPP itu penting karena itu juga akan berdampak ke penurunan stunting. Karena sang ibu secara otomatis memberikan ASI ekslusif kepada si bayi, jika setelah menjalani persalinan langsung menjadi peserta KB.***