Organda Kota Bandung : Rerouting Angkot Perlu Kajian Mendalam
Sekretaris Organda Kota Bandung, Ade Sukadi mengatakan, rencana pemerintah kota melakukan rerouting atau pengaturan ulang trayek angkot harus melalui kajian yang komprehensif.
Berita Terkini, Eksklusif di Channel WhatsApp Inilahkoran.id
INILAHKORAN, Bandung - Sekretaris Organda Kota Bandung, Ade Sukadi mengatakan, rencana pemerintah kota melakukan rerouting atau pengaturan ulang trayek angkot harus melalui kajian yang komprehensif.
Kondisi angkutan kota saat ini, dinilai ia sudah jauh berubah dibandingkan beberapa tahun lalu.
"Sekarang angkot sepi sekali. Banyak yang terdampak karena meningkatnya jumlah angkutan online," kata Ade Sukadi pada Jumat 1 Agustus 2025.
Ia menegaskan, organda belum mengambil sikap resmi terkait rencana rerouting tersebut. Pihaknya masih akan melakukan pertemuan internal pada waktu dekat bersama para pemangku kepentingan untuk membahas lebih lanjut.
Rencana rerouting sendiri, menurut Ade, sudah lama dibicarakan dan sempat berjalan sebagian waktu lalu. Namun mengingat kondisi terkini, kebijakan tersebut perlu dievaluasi ulang.
"Awalnya, rerouting itu muncul karena kebutuhan. Saat itu ada banyak wilayah yang belum dilayani angkot, sementara penumpangnya cukup banyak. Tapi sekarang, kita harus lihat apakah kebutuhan itu masih relevan," ucapnya.
Ia juga menyoroti pentingnya pelibatan koperasi-koperasi angkutan seperti Kobanter, Kopamas dan Kobutri dalam pengambilan keputusan. Organda, yang merupakan induk dari koperasi-koperasi tersebut, akan mendorong adanya dialog menyeluruh sebelum kebijakan diterapkan.
"Kalau menyangkut angkot, tentu kita harus bicara dengan koperasi karena mereka yang punya kewenangan langsung. Organda akan memfasilitasi komunikasi antar pihak," ujar dia.
Lebih lanjut, Ade menekankan pentingnya sosialisasi dan pemetaan wilayah terdampak sebelum rerouting diterapkan. Setiap perubahan trayek, perlu mempertimbangkan keanggotaan koperasi dan jumlah armada yang beroperasi di wilayah tersebut.
"Sebelum ada keputusan final, akan dilakukan musyawarah dan sosialisasi agar solusi yang diambil bersifat adil dan menguntungkan semua pihak," tandasnya. *
Editor : Ahmad Sayuti

