Pakar ITB, Pembangunan Properti dan Pariwisata Dago Perlu Strategi Bertahap

INILAHKORAN.ID - Pengamat tata kota dari Institut Teknologi Bandung (ITB), Frans Ari Prasetyo menekankan, pentingnya pendekatan bertahap dalam pembangunan properti dan proyek Pariwisata di kawasan Dago agar tidak merugikan masyarakat lokal.

Menurut ia, izin lama yang ada sebenarnya bisa dicabut asalkan ada political will yang kuat dari pemerintah kota.

"Sebenarnya izin lama bisa dicabut, tapi ini tergantung pada keinginan politik pemerintah. Penyelarasan antara rencana tata ruang, rencana detail tata ruang dan RTBL hanya mungkin jika ada komitmen politik yang jelas," kata Frans Ari Prasetyo, Selasa 3 Februari 2026.

Ia menilai, selama ini banyak konflik muncul karena intervensi pemerintah maupun pihak swasta bersifat agresif menyingkirkan masyarakat lokal. Fenomena tersebut kerap berujung pada gentrifikasi, ketimpangan sosial bahkan benturan kepentingan antara pengembang dan warga.

"Masyarakat akan memahami dan mendukung kebijakan jika mereka tidak dirugikan, bahkan bisa memperoleh manfaat ekonomi atau akses hunian yang lebih baik," ucapnya.

Untuk itu, Frans menyarankan strategi pembangunan yang progresif dimulai dari pengembangan infrastruktur dan pengelolaan Pariwisata secara bertahap. Dengan pendekatan itu, ekosistem Pariwisata yang berkelanjutan bisa terbentuk tanpa merugikan warga yang tinggal di wilayah terdampak.

Ahli tata kota itu menambahkan, sinkronisasi antara kebijakan Pariwisata dan tata ruang merupakan kunci utama keberhasilan pembangunan. "Kebijakan Pariwisata harus selaras dengan tata ruang dan perumahan. Kalau tidak, pembangunan hanya akan menimbulkan konflik sosial," ujar dia.

Sambung ia, beberapa proyek Pariwisata dan properti yang berkembang pesat di kota-kota besar di Indonesia menunjukkan risiko yang sama. "Artinya, pihak pengembang perlu diingatkan untuk lebih memperhatikan dampak sosial. Bukan hanya sekadar mengejar keuntungan ekonomi," tandasnya.