Pasok Keberlanjutan Penyediaan Pangan, BGN Gandeng UMKM dan Kelompok Masyarakat 

INILAHKORAN.ID - Direktur Pemberdayaan dan Partisipasi Masyarakat Badan Gizi Nasional (BGN) Tengku Syahdana membahas strategi penguatan peran UMKM dan kelompok masyarakat sebagai bagian integral rantai pasok program makan bergizi gratis (MBG).

BGN menilai pentingnya kolaborasi UMKM dan kelompok masyarakat sebagai fondasi ketahanan penyediaan pangan bergizi, terutama di wilayah rawan bencana. 

Tengku Syahdana menjelaskan, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci menjaga keberlanjutan pasokan pangan bergizi di tengah risiko dan dampak bencana. Wilayah seperti Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat disebut memiliki tingkat kerawanan tinggi yang berpotensi mengganggu distribusi pangan, memicu kelangkaan, hingga mendorong kenaikan harga.

“Bencana tidak hanya soal korban dan kerusakan fisik, tetapi juga gangguan serius terhadap rantai pasok pangan. Karena itu, UMKM dan kelompok masyarakat harus diposisikan sebagai mitra strategis negara,” katanya di Bandung, Senin 15 Desember 2025.

Melalui sinergi Program MBG yang merupakan bagian dari komitmen Presiden Prabowo Subianto, Badan Gizi Nasional mendorong penguatan peran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). Di sejumlah daerah, SPPG telah berfungsi ganda sebagai dapur umum saat bencana, sekaligus menjadi simpul distribusi pangan bergizi berbasis bahan lokal.

Saat ini, lebih dari 3.000 SPPG khususnya di Jabar terus diperkuat agar mampu menyerap produk pangan lokal, menjaga stabilitas pasok, serta membangun ketangguhan daerah secara berkelanjutan. 

Sedangkan, Plt Deputi Promosi dan Kerja Sama BGN Gunalan menuturkan keterlibatan UMKM dan kelompok masyarakat dalam penyediaan bahan pangan menjadi kunci utama keberlanjutan program MBG, baik pada situasi normal maupun pascabencana. 

Menurutnya, pengalaman di berbagai daerah menunjukkan wilayah yang telah memaksimalkan peran UMKM lokal memiliki stabilitas pasokan yang lebih baik dibanding daerah yang masih bergantung pada pasar besar dan ritel modern.

Hingga 13 Desember 2025, jumlah SPPG operasional secara nasional telah mencapai 17.362 unit, melayani lebih dari 44 juta penerima manfaat. Di Jawa Barat, terdapat 3.959 unit SPPG dengan penerima manfaat lebih dari 11 juta jiwa, di mana sekitar 85 persen perputaran dana SPPG kembali ke pemasok dan masyarakat lapisan bawah. 

Melalui Keputusan Kepala BGN Nomor 244/2025, juknis pelaksanaan program MBG telah direvisi dengan penegasan bahwa belanja bahan baku diprioritaskan melalui BUMDes, koperasi, UMKM, dan usaha lokal. Kebijakan ini menempatkan UMKM sebagai aktor strategis dalam sistem pangan nasional sekaligus pilar ketahanan pangan saat terjadi bencana.