PBI JKN Masih Proses Verifikasi Data, Sekda Jabar Pastikan Warga Miskin Dibantu

Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi terkait warga yang dicoret sebagai penerima PBI JKN BPJS Kesehatan.

PBI JKN Masih Proses Verifikasi Data, Sekda Jabar Pastikan Warga Miskin Dibantu
Dia melanjutkan, bila masyarakat yang mampu dan dicoret, dipersilakan melanjutkan secara mandiri terkait keikutsertaannya di BPJS Kesehatan. (dok)

INILAHKORAN.ID - Sekda Jabar Herman Suryatman mengatakan, pihaknya masih melakukan verifikasi terkait warga yang dicoret sebagai penerima PBI JKN BPJS Kesehatan.

Terlepas dari itu, Herman menegaskan tidak boleh ada warga miskin di Jabar yang tidak mendapatkan layanan kesehatan.

"Kita cek ricek dulu, tentu kita juga harus akuntabel. Intinya tidak boleh ada warga Jawa Barat yang tidak mampu, kemudian tidak mendapatkan layanan," kata Herman di Gedung Sate, Senin 9 Februari 2026.

Dia melanjutkan, bila masyarakat yang mampu dan dicoret, dipersilakan melanjutkan secara mandiri terkait keikutsertaannya di BPJS Kesehatan.

Tetapi bila ada masyarakat tidak mampu tetapi dicoret, berdasarkan analisis Kementerian Sosial, maka Pemprov Jabar kata Herman bersinergi dengan kabupaten/kota akan meninjau ulang agar segera dibantu.

"Bagi rakyat yang mampu ya silakan dan kemarin kan di cut off itu karena hasil analisis dari Kementerian Sosial. Makanya kami harus sinergi dengan kabupaten/kota, cek ricek memastikan yang tidak mampu dan harus kami bantu," ucapnya.

Sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menegaskan Pemprov Jabar akan mengambil alih pembiayaan PBI JKN bagi warga tidak mampu yang dicoret dari kepesertaan bantuan pusat. Pernyataan itu disampaikan Dedi melalui akun media sosial pribadinya.

Warga yang menderita kanker dan harus menjalani kemoterapi, penderita talasemia yang membutuhkan transfusi darah rutin, hingga pasien gagal ginjal yang wajib menjalani cuci darah, dipastikan tetap mendapatkan jaminan layanan kesehatan dari pemerintah provinsi.

“Untuk itu, saya sampaikan bahwa Pemerintah Provinsi Jawa Barat akan segera mengambil langkah untuk mengidentifikasi, mendata seluruh warga Jawa Barat yang betul-betul tidak mampu, yang memiliki penyakit yang saya sampaikan tadi, untuk asuransi kesehatannya, BPJS-nya dibayarkan oleh pemerintah provinsi,” ucapnya.

Selain memastikan keberlanjutan layanan kesehatan bagi warga miskin dan rentan, Dedi juga mengajak seluruh elemen masyarakat untuk meningkatkan kepedulian serta kesadaran akan pentingnya jaminan kesehatan.

Ia menekankan, masyarakat yang memiliki kemampuan finansial sebaiknya mengasuransikan kesehatan secara mandiri, agar skema bantuan pemerintah dapat difokuskan kepada warga yang benar-benar membutuhkan.

“Untuk itu, saya ucapkan terima kasih, mari kita bersama, bergandengan tangan tidak lupa merawat diri, menjaga diri dan bagi mereka yang mampu mengasuransikan kesehatannya, agar kita pada saat susah ada jaminan untuk pengobatan,” katanya. 


Editor : Doni Ramdhani