Peluang Terang Kaum Pendatang

Potret transmigrasi di Indonesia adalah tentang keluargakeluarga membawa lemari kayu dan harapan, lalu diturunkan di tengah hutan dengan sepetak tanah yang harus mereka babat sendiri.

Namun kini di tahun 2026, Kementerian Transmigrasi mencoba mengubah alur cerita itu berganti menjadi sebuah ekosistem ekonomi yang matang.

Di bawah arahan Menteri Transmigrasi M. Iftitah Sulaiman Suryanagara, era bagi-bagi lahan mentah telah usai. Pemerintah kini membalik pola lama: memetakan potensi wilayah, mendirikan industri, hingga menyiapkan fasilitas hidup yang layak sebelum warga menapakkan kaki di sana.

“Kita harus menciptakan peluang ekonomi, menyiapkan pekerjaan dan kehidupan yang layak, baru mobilitas penduduk mengikuti secara sukarela, aman, dan dengan kepastian masa depan,” kata Menteri Iftitah dalam keterangannya di Jakarta, Selasa (25/8).

Menurutnya, masyarakat akan datang dan menetap secara sukarela apabila suatu kawasan menawarkan pekerjaan, peluang usaha, infrastruktur, dan prospek kehidupan yang lebih baik.

Karena itu, kawasan transmigrasi harus dibangun sebagai ekosistem ekonomi yang menghubungkan masyarakat, lahan, ilmu pengetahuan, teknologi, investasi, industri, dan pasar.

Ekosistem tersebut harus mencakup seluruh rantai nilai, mulai dari riset dan pembibitan, produksi, pengolahan, pengemasan, logistik, hingga pemasaran. Dengan pendekatan ini, lebih banyak nilai tambah dapat diciptakan di dalam kawasan dan dinikmati oleh masyarakat setempat.

Menteri Iftitah mencontohkan, tingginya konsumsi durian di China yang nilainya mencapai sekitar Rp137 triliun per tahun, tidak seharusnya hanya menjadi peluang untuk mengekspor komoditas mentah, tetapi juga menjadi dasar untuk membangun ekosistem industri durian di Indonesia.

“Kita tidak boleh berhenti pada menanam dan mengekspor komoditas mentah. Kita harus membangun seluruh ekosistem ekonominya di Indonesia, mulai dari riset dan pembibitan hingga budidaya, pengolahan, logistik, produk hilir, dan pemasaran global,” ujarnya.

Paradigma baru tersebut dijalankan melalui lima program unggulan Kementerian Transmigrasi.

Adapun kelima program itu yakni, Trans Tuntas memberikan kepastian hukum atas lahan; Trans Lokal memastikan masyarakat setempat menjadi pelaku utama dan penerima manfaat pembangunan; Trans Patriot menghadirkan sumber daya manusia, ilmu pengetahuan, dan teknologi ke kawasan.

Kemudian Trans Karya Nusantara mendorong investasi dan penciptaan pekerjaan sebelum perpindahan penduduk; sedangkan Trans Gotong Royong memperkuat kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, dunia usaha, dan masyarakat.

“Transmigrasi hari ini tidak bisa berjalan sendirian.

Kepastian lahan, infrastruktur, konektivitas, energi, investasi, pasar, tata kelola, dan sumber daya manusia harus dibangun bersama dalam satu ekosistem,” tegas Iftitah.

Lebih lanjut, Iftitah juga menyampaikan pesan kepada 1.476 Patriot yang tengah bertugas di 53 kawasan transmigrasi prioritas di seluruh Indonesia.

Para Patriot diharapkan tidak hanya menghasilkan penelitian dan laporan, tetapi juga memahami potensi, menemukan persoalan nyata, menerapkan ilmu pengetahuan, mendampingi masyarakat, serta menghubungkan potensi lokal dengan teknologi, industri, investasi, dan pasar.

“Para Patriot adalah mata dan telinga kita di lapangan.

Hasil kerja mereka akan menjadi salah satu fondasi penting bagi kebijakan dan pembangunan kawasan transmigrasi ke depan,” ujarnya.

Iftitah menegaskan bahwa pembangunan kawasan tidak boleh menggusur atau menjadikan masyarakat lokal sebagai penonton. Masyarakat setempat harus menjadi tuan rumah, pelaku utama, dan penerima manfaat pembangunan.

Investasi dan industri perlu tumbuh, tetapi nilai tambah, pekerjaan, pengetahuan, serta kesejahteraan juga harus tumbuh di daerah tersebut.

Professor of Economics dari Adam Smith Business School, University of Glasgow, Soner Başkaya menyebut transmigrasi sebagai “the right programme at the right time.” Menurut dia, posisi politik Indonesia yang relatif netral, letaknya yang strategis pada jalur perdagangan dunia, serta kekayaan sumber daya alam menempatkan Indonesia pada posisi yang menguntungkan di tengah perubahan rantai pasok global.

“Posisi Indonesia saat ini sangat menguntungkan di mata dunia. Indonesia memiliki posisi politik yang relatif netral, jalur perdagangan yang strategis, serta kekayaan alam penting seperti nikel yang sangat dibutuhkan industri masa depan, mulai dari baterai hingga kendaraan listrik,” kata Başkaya. (bsf)