Pembelian Radar Khusus Kebencanaan Tertunda, BPBD Jabar Pastikan Realisasi Baru 2027

INILAHKORAN.ID - Rencana Pemprov Jabar untuk membeli radar khusus kebencanaan terpaksa tertunda karena mengalami kendala teknis.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Jabar memastikan, pengadaan radar khusus kebencanaan yang notabene alat strategis tersebut baru bisa direalisasikan pada 2027 mundur dari target awal.

Kepala Pelaksana BPBD Jabar Teten Ali Mulku Engkun menuturkan, penundaan dilakukan karena pemerintahan provinsi saat ini masih memprioritaskan perbaikan sejumlah alat dan radar khusus kebencanaan yang sudah ada, sehingga pengadaan radar belum dapat dilaksanakan pada 2026.

“Satelit itu kemungkinan di tahun 2027, ada kendala teknis kemarin. Jadi kemungkinan di tahun depan karena kita ada beberapa yang harus diperbaiki secara teknikalnya,” ujar Teten, Selasa 13 Januari 2026.

Dengan tertundanya pembelian radar, BPBD Jabar menegaskan bahwa fokus utama pada 2026 tetap diarahkan pada mitigasi kebencanaan dan penanganan darurat. Upaya tersebut tidak sepenuhnya bergantung pada anggaran pemerintah, melainkan diperkuat melalui kolaborasi lintas sektor.

“Terutama untuk klaster logistik yang ada di kita itu baik dari CSR perusahaan-perusahaan juga kita kolaborasi terus,” ucapnya.

Dari sisi anggaran, BPBD Provinsi Jawa Barat diperkirakan menerima alokasi sebesar Rp3.535.410.005 pada 2026, di luar belanja gaji pegawai.

“Anggaran tersebut masih di luar gaji pegawai yah. Kita menerimanya di angka tersebut untuk di 2026 ini,” imbuhnya.

Di luar anggaran BPBD, Pemprov Jawa Barat juga telah menyiapkan anggaran kedaruratan bencana sebesar Rp200 miliar melalui skema Belanja Tak Terduga (BTT) APBD Perubahan 2025. Anggaran ini dapat dimanfaatkan untuk penanganan darurat hingga pengadaan peralatan kebencanaan.

Sementara itu, Sekda Jabar Herman Suryatman memastikan dana tersebut bersifat fleksibel dan siap digunakan sewaktu-waktu.

“Anggaran tanggap darurat bencana itu ada BTT, itu ready (siap) untuk digunakan kapan saja, dimana saja, dan bukan hanya pada saat terjadi bencana, tetapi untuk antisipasi dan mitigasi bencana juga,” ujarnya.

Herman mengakui, Jawa Barat hingga kini masih mengalami keterbatasan alat berat dan perlengkapan mitigasi, sehingga pengadaan peralatan menjadi kebutuhan mendesak.

“Diharapakan ini bisa dimanfaatkan apabila ada bencana. Sehingga penanganan bencana bisa cepat dan optimal. Dan Pak Gubernur juga, sudah memberikan arahan agar secepatnya melengkapi alat berat,” katanya.

Sebelumnya, Gubernur Dedi Mulyadi menyampaikan rencana pembelian radar pendeteksi bencana guna memperkuat sistem mitigasi di Jawa Barat. Radar tersebut direncanakan akan dioperasikan langsung oleh BMKG Stasiun Geofisika Bandung, dengan target awal pada 2026.

“Karena selama ini nggak punya radar (pendeteksi bencana). Jadi di 2026, kita Pemda Jabar akan memiliki radar,” ujarnya.

Namun dengan adanya kendala teknis, rencana tersebut dipastikan mengalami penyesuaian waktu, seiring evaluasi kesiapan infrastruktur dan peralatan kebencanaan yang ada.