Pemerhati Pendidika: Penataan Sekolah di Kota Bandung Berbasis Data Tidak Bisa Dipukul Rata

INILAHKORAN.ID - Rencana Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mempercepat penataan sarana dan prasarana pendidikan pada 2025-2026 mendapat antensi dari pemerhati kebijakan pendidikan sekaligus Dekan Fakultas Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial (FPIPS) Universitas Pendidikan Indonesia (UPI), Prof Cecep Darmawan.

Ia menilai, langkah pemerintah kota  memperbaiki dan membangun fasilitas pendidikan merupakan kebijakan positif. Namun harus dibarengi kajian mendalam dan berbasis data lapangan.

“Sebelum membangun kelas baru, harus dipetakan dulu berapa banyak anak yang belum bisa bersekolah. Tidak semua sekolah butuh kelas baru. Konsentrasi penduduk berbeda-beda, dan kebutuhan tiap wilayah itu khas,” kata Cecep Darmawan pada Kamis 4 Desember 2025.

Ia menekankan, pemerintah harus memastikan pembangunan benar-benar menjawab kebutuhan bukan hanya sekadar memenuhi target jumlah pembangunan. Pihaknya juga mengingatkan, agar pemerintah memisahkan secara jelas orientasi pemenuhan kuantitas dan kualitas.

“Kuantitas itu terkait kelas baru, sedangkan kualitas lebih pada pemerataan layanan pendidikan. Jadi kalau ada wilayah dengan penduduk banyak, tapi sekolah sedikit. Bisa jadi bukan hanya kelas baru, tapi sekolah baru yang diperlukan,” ucapnya.

Prof Cecep menilai, kajian pendahuluan dan data lapangan menjadi fondasi vital sebelum kebijakan dijalankan. Pemerintah seharusnya memiliki peta kondisi pendidikan per wilayah, untuk menentukan kawasan yang perlu diprioritaskan.

“Saya tidak tahu apakah kajian itu sudah ada atau belum. Tapi idealnya, pembenahan harus berbasis data nyata. Tidak bisa digeneralisasi,” ujar dia.

Selain pembangunan fisik, pihaknya menyoroti pentingnya peningkatan kualitas pendidikan. Ia menuturkan, perbaikan indeks pendidikan dan peningkatan kesejahteraan guru SD dan SMP harus berjalan seiring dengan pembangunan infrastruktur. “Jangan sampai tunjangan guru di Kota Bandung tertinggal dibanding kota-kota lain. Ini juga bagian dari kualitas pendidikan,” tegasnya.

Ia menambahkan, percepatan penataan sarana dan prasarana pendidikan harus mempertimbangkan kondisi riil di lapangan sehingga tidak hanya menghasilkan gedung baru. Tetapi juga meningkatkan mutu layanan pendidikan.

“Makanya bukan hanya kelas baru. Jangan-jangan sekolah baru pun diperlukan, tergantung hasil studinya,” ujar dia.

Dengan demikian kata Prof Cecep, percepatan pembangunan sarana pendidikan akan lebih tepat sasaran apabila dilakukan secara selektif dan berbasiskan data. Sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung peserta didik dan masyarakat.

Sebelumnya, Pemkot Bandung memprioritaskan perbaikan bangunan sekolah yang dinilai sudah menua dan tidak lagi memadai. Tahun 2025, rehabilitasi sekolah dasar menjadi fokus. Di antaranya perbaikan toilet di 29 lokasi, dan perbaikan 255 ruang kelas di 86 sekolah.

Pada jenjang SMP, pemerintah akan membangun satu unit sekolah baru, menambah area parkir di empat sekolah dan meningkatkan sarana dan utilitas di sepuluh sekolah. Sebanyak 80 ruang kelas, juga akan menjalani rehabilitasi sedang hingga berat. Sementara 31 sekolah mendapat perbaikan sarana pendukung.

Selaras dengan amanat RPJMD, Pemkot Bandung telah mengagendakan pembangunan besar-besaran pada 2026. Targetnya adalah 30 ruang kelas baru jenjang SD dan 30 ruang kelas baru jenjang SMP.

Kajian teknis diperlukan untuk memastikan kondisi konstruksi setiap sekolah, terutama bangunan yang telah berusia puluhan tahun dan berpotensi membahayakan keselamatan. Bangunan yang dinilai mengkhawatirkan akan diprioritaskan untuk rehabilitasi.

Untuk pembangunan 60 ruang kelas baru, Pemkot Bandung menyiapkan anggaran sekitar Rp38 miliar, setelah penyesuaian dari alokasi awal Rp58 miliar. Efisiensi dilakukan setelah evaluasi kebutuhan serta penghematan pada komponen utilitas tertentu.

Pemerintah kota juga menyampaikan perkembangan dua sekolah baru yang dibangun tahun sebelumnya, yakni yang berlokasi di Bojongloa serta SMP 75. Selain itu, beberapa bangunan yang ambruk atau mengalami kerusakan berat telah ditangani, termasuk melalui bantuan yayasan maupun pengajuan dukungan ke Kementerian Pendidikan.***