Pemerintah Pusat Minta Daerah Jangan Andalkan Dana Transfer

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) meminta daerah untuk mampu mandiri dan jangan melulu mengandalkan dana transfer, dalam mengembangkan pembangunan di wilayahnya.

Menteri Dalam Negeri (mendagri) Tito Karnavian mengatakan, sejumlah potensi yang ada di daerah harus dimaksimalkan. Khususnya menggenjot pelaku usaha sebanyak-banyaknya.

"Maka otomatis retribusi dan pendapatan dari pajak juga akan meningkat. Sementara yang saya lihat, hanya dua yang PAD-nya melebihi dana transfer. Pemerintah provinsi (Jabar) dan Kota Bekasi. Lainnya (nilai pendapatan) kalah dengan dana transfer," ujar Tito usai rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Jawa Barat di Gedung Sate, Kota Bandung, Jumat 19 Juli 2024.

Sementara sejauh ini mayoritas di Jawa Barat kata dia, cenderung mengandalkan dana transfer. Khawatirnya kata dia, bila APBN turun maka berdampak dengan dana transfer pada daerah.

"Kalau seandainya mengandalkan dana transfer, kita tahu PAD-nya kurang, nanti habis untuk belanja pegawai," ucapnya.

Selain itu Tito juga mendorong supaya dilakukan efisiensi dan belanja secara teratur, mengingat kecenderungannya anggaran belanja dimassifkan pada akhir tahun.

"Dibuat target. Uang yang beredar di masyarakat harus ada," pintanya.

Sebab, dengan adanya perputaran uang maka perekonomian di masyarakat akan tumbuh. Dimana salah satu penunjangnya adalah belanja pemerintah.

"Uang beredar akan mendorong swasta, sekaligus memperkuat daya beli masyarakat. Meningkatkan konsumsi rumah tangga. Konsumsi rumah tangga turun, maka pertumbuhan ekonomi melambat," tandasnya. ***