Pemkab Bandung Perkuat Pengawalan Program MBG Lewat Konsolidasi SPPG

INILAHKORAN, Soreang - Pemkab Bandung terus memperkuat kesiapan dan pengawalan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Untuk memastikan pelaksanaan program ini berjalan optimal, Pemkab Bandung telah melakukan rapat konsolidasi dengan para camat, mitra, dan pengelola SPPG.

Konsolidasi ini sebagai upaya menyatukan pemahaman, membangun kesamaan pandangan antara pemerintah, mitra, dan SPPG, serta memperkuat kesiapan Kabupaten Bandung sebagai daerah dengan penerima manfaat terbanyak. Selain itu, konsolidasi juga diharapkan dapat membantu pengendalian inflasi di tingkat daerah.

Bupati Bandung, Dadang Supriatna menegaskan bahwa pemerintah daerah akan selalu hadir untuk memberi solusi dan memastikan koordinasi berjalan tanpa hambatan.

“Pemerintah hadir dan mencoba memberikan solusi maka jangan sampai terjadi miskomunikasi. Kabupaten Bandung adalah kabupaten terluas dengan 3,8 juta penduduk dan menjadi salah satu daerah dengan penerima manfaat terbesar,” kata Dadang di Soreang,Senin 17 November 2025.

Dadang menjelaskan, berdasarkan perencanaan, penerima manfaat di Kabupaten Bandung mencapai 1.253.000 jiwa. Terdiri dari anak-anak,  ibu hamil, dan ibu menyusui. Jumlah ini berpotensi meningkat menjadi 1,7 juta jiwa pada 2026 ketika sasaran diperluas dengan memasukkan lansia.

“Jumlah ini fluktuatif dan membutuhkan kolaborasi. Pemerintah daerah memiliki data paling detail dan kami berterima kasih kepada BGN yang hadir langsung untuk membersamai kami,” ujarnya.

Dari sisi infrastruktur pelaksanaan program, Pemkab Bandung mencatat terdapat 255 titik SPPG yang telah terbentuk dan 161 sudah beroperasi dari kuota 375 titik. Berdasarkan laporan camat, jumlah ini berpotensi bertambah menjadi 422 titik karena sebaran penerima manfaat mencakup wilayah kategori 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal).

Pemkab Bandung juga telah melaksanakan pelatihan laik higiene bagi 8.422 penjamah makanan dan mendorong penguatan tata graha serta penggunaan filter air pada setiap SPPG untuk menjamin kualitas pangan yang aman dan higienis.

Dadang juga mengungkapkan 10 persoalan utama selama pelaksanaan MBG, di antaranya keterlambatan proses, keterbatasan SDM seperti ahli gizi, ketimpangan jumlah SPPG antar kecamatan, penumpukan kuota, kendala pendataan, hingga aktivasi SPPG.

“Semua masalah ini akan kita tindak lanjuti satu per satu. Tapi dengan adanya koordinasi dan kolaborasi, saya yakin ini bisa diselesaikan bersama,” katanya.

Dadang menambahkan,  bahwa Pemkab Bandung sudah menyiapkan dasbor pimpinan yang memantau update harian pelaksanaan MBG sehingga proses pengawasan lebih transparan dan real time.