Pemkab Bogor Diminta  Anggarkan Bansos Tunai Covid-19 

DPRD Kabupaten Bogor meminta Pemkab Bogor menganggarkan bantuan sosial berbentuk bantuan langsung tunai untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu akibat pandemi Covid-19. 

Pemkab Bogor Diminta  Anggarkan Bansos Tunai Covid-19 
istimewa

INILAH, Bogor-DPRD Kabupaten Bogor meminta pemkab bogor menganggarkan bantuan sosial berbentuk bantuan langsung tunai untuk meringankan beban masyarakat kurang mampu akibat pandemi covid-19

Hal tersebut sudah disampaikan melalui surat rekomendasi DPRD Kabupaten Bogor kepada Bupati Bogor Ade Yasin pada pekan lalu.

Wakil Ketua I DPRD Kabupaten Bogor, Agus Salim mengatakan dalam rapat pembahasan penanganan pandemi Covid 19 dan pemulihan ekonomi masyarakat, seluruh fraksi mendukung pemberian bansos dilanjutkan tahun ini. 

"Kami semua sepakat bansos dilanjutkan tapi dalam bentuk bantuan langsung tunai, agar meminimalisir penerima yang kurang tepat," ujar Agus Salim kepada wartawan, Senin, (5/4).

Mantan Ketua DPD PKS Kabupaten Bogor ini mengingatkan bahwa bansos covid-19 yang diberikan pemkab bogor kepada masyarakat kurang mampu sudah memasuki tahap terakhir. 

Oleh karena itu, DPRD Kabupaten Bogor melalui surat nomor 170/144-DPRD tanggal 25 Januari 2021, merekomendasikan  kepada Pemerintah Kabupaten Bogor untuk tetap melanjutkan bansos covid-19 sebagai bagian dari jaring pengaman sosial.

"Kami  juga meminta pemerintah menetapkan standarisasi dan klasifikasi dalam pemberian bansos dengan mempergunakan perhitungan/kajian prediksi skenario terburuk terhadap jumlah masyarakat yang terpapar covid-19 untuk sedikitnya 6 (enam) bulan ke depan," sambungnya.

Dalam kesempatan ini ia juga meminta agar pemkab bogor tidak kendor dalam menangani pandemi covid-19. Upaya pemulihan ekonomi dengan melonggarkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) harus diiringi langkah yang ketat untuk mencegah penularan virus.

"Untuk itu,  Dinas Kesehatan wajib mempublish secara berkala baik kepada kepala daerah maupun DPRD terkait ketersediaan sarana dan prasarana penunjang covid-19 melalui mekanisme surat atau rapat-rapat," pinta Agus.

Selain itu, ia melanjutkan  DPRD juga meminta agar Dinkes menyiapkan sistem konsultasi digital antara pasien covid-19 dengan tenaga medis yang melakukan isolasi mandiri dirumah dengan gejala ringan. 

"Sinkronisasi data covid-19 baik manual maupun digital baik Dinas Kesehatan, GTPPC 19, Si Tegar dan produk data lainnya agar memberikan kemudahan informasi kepada masyarakat Kabupaten Bogor," lanjutnya (Reza Zurifwan)


Editor : JakaPermana