Pemkab Garut Fokus Perbaiki Insfrastruktur Rusak Selama Tanggap Darurat

INILAHKORAN, garut -  Pemkab garut mengutamakan upaya membenahi infrastruktur yang rusak dampak bencana alam selama diberlakukan status tanggap darurat agar masyarakat bisa beraktivitas dengan nyaman dan tidak menimbulkan risiko bencana yang lebih besar lagi.

"Konsentrasi untuk hal-hal yang sifatnya urgen, jangan sampai terjadi bencana yang lebih besar akibat keterlambatan kita menangani," kata Sekretaris Daerah Pemkab garut Nurdin Yana di garut, Kamis 3 Juli 2025.

Ia menuturkan hujan dengan intensitas tinggi mengguyur wilayah garut pada Sabtu (28/6) telah menyebabkan bencana alam melanda 19 dari 42 kecamatan, dan menyebabkan kerusakan pada infrastruktur seperti jalan, maupun tembok saluran air.

Pemkab garut, kata dia, menetapkan status tanggap darurat bencana selama 14 hari sejak Minggu (29/6) untuk melakukan penanganan dengan fokus pada perbaikan dan memfungsikan kembali infrastruktur agar bisa digunakan, dan tidak mengancam bahaya masyarakat.

"Ada beberapa titik yang memang harus memberikan penanganan kepada sarana prasarana yang menjadi runtuh akibat banjir," katanya.

Ia menyebutkan sejumlah tempat dilaporkan terjadi kerusakan infrastruktur seperti di wilayah Kecamatan Sukaresmi ada jalan yang terputus dan harus segera ditangani agar masyarakat bisa melewati kembali jalan tersebut.

Selanjutnya, kata dia, ada di daerah lainnya seperti di Kecamatan Peundey, Cilawu, dan Cisewu terdapat jalan yang pinggirannya tergerus dan harus segera ditangani agar tidak melebar dan membahayakan masyarakat.

"Di mana pinggirnya itu agak rusak, sehingga harus diapit agar bisa betul, dan tahan," katanya.

Ia menyampaikan untuk menstabilkan kembali infrastruktur yang rusak maka Pemkab garut mengalokasikan anggarannya dari biaya tak terduga (BTT) tahun 2025 yang jumlah totalnya sebesar Rp20 miliar.

Anggaran BTT sebesar itu, kata dia, dengan adanya status tanggap darurat bisa digunakan untuk penanganan infrastruktur yang rusak, maupun bantuan kemanusiaan bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Bisa dikeluarkan yang dari Rp20 miliar itu, kita akan coba, besarannya belum ditentukan, nanti setelah ini akan dikaji cepat menganalisis untuk kepentingan tadi," katanya.