Pemkot Bogor Dapat Bantuan Bedah Rumah 300 Unit dari Pemerintah Pusat

INILAHKORAN.ID-Pemerintah Kota (Pemkot) Bogor akan menyalurkan bantuan bedah rumah sebanyak 300 unit bagi warga Kota Bogor.

Bantuan tersebut berasal dari pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP).

Program tersebut diberikan sebagai bentuk apresiasi pemerintah pusat kepada Pemkot Bogor yang dinilai berhasil dalam mengimplementasikan program perbaikan hunian melalui program hunian berkelanjutan.

Penghargaan tersebut diterima Pemkot Bogor pada Jumat (28/8/2026) di Bali dan kemudian diserahkan kepada Dinas Perumahan dan Permukiman (Disperumkim) Kota Bogor saat apel pada Senin (31/8/2026).

Wali Kota Bogor, Dedie A. Rachim, mengatakan bantuan tersebut pada akhirnya akan dikembalikan kepada masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah.

"Jadi artinya ini apresiasi dari pemerintah pusat atas konsistensi terkait dengan keberpihakan kami (Pemkot Bogor) kepada masyarakat untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni. Nantinya hadiahnya ini diberikan kembali ke masyarakat dalam bentuk perbaikan rumah sebanyak 300 unit," ungkap Dedie di lapangan Disperumkim, Senin (31/8/2026).

Program RTLH Bogor Capai Ribuan Rumah

Dedie mengatakan Pemkot Bogor selama ini terus menjalankan program perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH).

Pada 2025, Pemkot Bogor merealisasikan bantuan sosial RTLH melalui BST dan BSTT kepada 2.122 rumah.

Dari jumlah tersebut, sebanyak 257 rumah berada di kawasan kumuh, sementara 1.856 rumah berada di kawasan luar kumuh.

Untuk 2026, program RTLH menyasar 1.138 unit rumah.

Rinciannya, sebanyak 216 unit berada di kawasan kumuh dan 922 unit berada di kawasan luar kumuh. Selain itu, terdapat program bedah rumah sebanyak enam unit.

Menurut Dedie, pembiayaan perbaikan RTLH tidak hanya mengandalkan APBD Kota Bogor.

Pemkot juga aktif mencari dukungan pendanaan dari pemerintah pusat, pemerintah provinsi maupun pihak ketiga melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau Corporate Social Responsibility (CSR).

"Di samping melakukan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melalui alokasi anggaran APBD Kota Bogor, Pemkot Bogor juga terus berupaya mencari alternatif pembiayaan melalui Bantuan Pemerintah Pusat, pemerintah provinsi, maupun Corporate Social Responsibility (CSR) dari pihak ketiga," paparnya.

Bogor Dapat Bantuan 204 Rumah dari CSR

Upaya mencari sumber pembiayaan alternatif tersebut juga membuahkan hasil.

Pada 2026, Kota Bogor mendapatkan bantuan pembangunan Rumah Tidak Layak Huni sebanyak 204 unit dari CSR Buddha Tzu Chi.

Selain itu, Pemkot Bogor juga mendapatkan bantuan dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk program pengentasan penyakit tuberkulosis (TBC) melalui perbaikan Rumah Tidak Layak Huni.

Dedie mengatakan terdapat alokasi untuk 2.000 rumah yang dihuni keluarga penyintas TBC.

"Kami dapat kesempatan dari Kementerian Kesehatan untuk alokasi 2.000 perbaikan RTLH dengan alokasi anggaran satu rumah perbaikan Rp30 juta. Realisasinya tahun ini juga. Hanya syaratnya untuk rumah yang dihuni keluarga penyintas TBC," jelasnya.

Dengan demikian, perbaikan rumah tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan kelayakan hunian, tetapi juga menjadi bagian dari upaya meningkatkan kualitas kesehatan masyarakat.

Pemkot Bogor Diminta Punya Data Rumah yang Akurat

Dengan banyaknya dukungan pembiayaan yang masuk, Dedie meminta setiap wilayah, mulai dari tingkat kelurahan hingga kecamatan, memiliki data yang akurat mengenai kondisi rumah warga.

Data tersebut dinilai penting agar bantuan perbaikan rumah dapat diberikan kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan.

"Dinas Kesehatan dibantu oleh Dinas Sosial segera memetakan yang 2.000 ini. Kemudian kalau memang bisa nanti segera diselesaikan datanya, kita sampaikan kepada Kementerian Kesehatan untuk dilaksanakan verifikasi ke lapangan," beber Dedie.

Ia menargetkan proses pendataan dan verifikasi dapat segera dilakukan sehingga program perbaikan rumah bisa direalisasikan pada 2026.

Program tersebut juga diharapkan membantu Pemkot Bogor dalam menurunkan prevalensi TBC.

"Kita ingin menurunkan prevalensi TBC di Kota Bogor," tegasnya.

Disperumkim Intensif Turun ke Lapangan

Sementara itu, Kepala Disperumkim Kota Bogor, Chusnul Rozaqi, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Menurutnya, petugas Disperumkim secara intensif melakukan pendataan dan turun langsung ke lapangan untuk mengidentifikasi kondisi rumah warga.

"Dinas memang selalu intens turun lapangan, mereka mencari hasil dari desil 1 sampai 5 untuk terus melakukan aktivitasnya dalam menindaklanjuti keinginan masyarakat atau aspirasi masyarakat untuk perbaikan Rumah Tidak Layak Huni," tutur Chusnul.

Ia mengatakan proses tersebut dilakukan untuk memastikan aspirasi masyarakat terkait perbaikan rumah dapat ditindaklanjuti.

Chusnul menambahkan, capaian tersebut tidak terlepas dari dukungan Wali Kota Bogor Dedie Rachim dan Wakil Wali Kota Bogor Jenal Mutaqin.

Dorongan pimpinan disebut menjadi motivasi bagi jajaran Disperumkim untuk terus meningkatkan kinerja pelayanan masyarakat.

"Selalu motivasi datang dari pimpinan, kami dengan ikhlas bekerja terus-menerus termasuk taman, termasuk permukiman. Dorongan positif ini selalu kami nilai positif, jadi bukan sebagai masalah yang memang tidak bisa dituntaskan, tetapi menjadi motivasi untuk kita lebih baik lagi dalam mencapai sebuah kinerja yang memang untuk memuaskan masyarakat Kota Bogor," pungkasnya.

Program bantuan 300 unit bedah rumah tersebut menambah dukungan terhadap upaya Pemkot Bogor mengurangi jumlah Rumah Tidak Layak Huni sekaligus meningkatkan kualitas hunian masyarakat.***