Pemprov-DPRD Jabar Sepakat Kencangkan Ikat Pinggang Lagi untuk Asuransi Pekerja Informal

INILAHKORAN, Bandung - Pemprov dan DPRD Jawa Barat sepakat untuk mengencangkan ikat pinggang lagi, merelokasi anggaran untuk pembayaran premi asuransi pekerja informal.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi mengatakan, ini dilakukan sebagai respon pemerintah dalam menjawab kegelisahan masyarakat mengenai perlindungan jaminan sosial.

Salah satunya asuransi untuk pekerja informal, yang dikerjasamakan dengan BPJS Ketenagakerjaan. Dimana nantinya diperuntukkan pada pengemudi ojek online (ojol), kuli bangunan, petani, nelayan, pembantu rumah tangga dan lainnya.

"Kita bersepakat bersama-sama, melakukan realokasi. Walaupun sudah berjalan anggarannya, ada relokasi yang diambil dari anggaran provinsi. Kami sudah menemukan tadi dan kemudian DPRD juga tadi bersepakat untuk melakukan realokasi," ujar Dedi di Gedung Sate, Senin 1 September 2025.

Prinsipnya lanjut dia, harus ada tindakan nyata yang diambil, keberpihakan kepada masyarakat melalui program atau kebijakan. Selain memperkuat program beasiswa pendidikan, infrastruktur pendidikan, jalan, layanan kesehatan. Dimana seluruh anggaran dari APBD yang tidak efektif maupun tak tepat sasaran, bakal direalokasi digunakan untuk kepentingan umum.

"Dan yang paling utama setelah ini adalah harus ada recovery ekonomi. Karena kan mereka tuh tidak bekerja selama beberapa hari. Ada bangunan yang rusak, ada pedagang yang rugi, ada kios yang terbakar. Semuanya harus dalam waktu cepat dalam seminggu ini mereka sudah kembali normal, uang pemerintah turun, ekonomi jalan dan kegiatan-kegiatan proyek di Provinsi Jawa Barat harus segera terselenggara dengan baik sampai tingkat desa dan kelurahan," ucapnya.

Sementara, Ketua DPRD Jabar Buky Wibawa Karyaguna menegaskan, pihaknya akan menghentikan semua perjalanan dinas untuk direalokasi.

"Dan juga mungkin nanti di cek kalau ada anggaran Silpa, nanti bisa dimanfaatkan untuk realokasikan untuk kegiatan seperti yang tadi Pak Gubernur sampaikan," kata dia.

Disinggung soal gaji dan tunjangan anggota DPRD Jabar apakah ada kenaikan atau tidak, Buky menegaskan tak ada kenaikan yang terjadi.

"Sama sekali gak ada, gak ada kenaikan," tegasnya.