Pemprov Jabar Bakal Dalami Surplus Rp1,77 Triliun dalam RAPBD 2027

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar mematok target pendapatan di angka Rp29,35 triliun dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027. Sedangkan rencana belanja diproyeksikan di angka Rp27,58 triliun.

Dari angka tersebut, muncul selisih sebesar Rp1,77 triliun. Di mana nilai tersebut disiapkan untuk pembayaran cicilan pinjaman Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) ketika pandemi Covid 19 ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp606 miliar, serta sisanya direncanakan untuk pembayaran cicilan pinjaman ke lembaga yang sama pada tahun depan.

Namun, lantaran rencana pinjaman tersebut tidak disetujui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), jumlah sekitar Rp1 triliun itu diakui Sekda Jabar Herman Suryatman akan dialokasikan ke belanja pelayanan dasar.

"Nanti kita bahas di Badan Anggaran (Banggar). Saya harus mengonfirmasi terlebih dahulu kepada teman-teman di BPKD. Yang jelas, salah satu fokusnya adalah untuk membayar utang yang jatuh tempo," ujar Herman saat ditemui di DPRD Jabar, Senin (2/11/2026).

"Nanti kita coba dalami kembali. Saya harus mengecek terlebih dahulu kepada teman-teman di BPKD untuk penjelasan teknisnya," sambungnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua DPRD Jabar MQ Iswara menjelaskan surplus Rp1,77 triliun di antaranya untuk pembayaran utang yang jatuh tempo dalam program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) waktu pandemi Covid 19 lalu. Sebesar Rp606 miliar dan sisanya alokasi yang dianggarkan untuk pembayaran cicilan utang ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp3,4 triliun.

Namun, karena rencana pinjaman ke PT SMI tidak terealisasi maka akan dialokasikan untuk belanja prioritas.

"Rp606 miliar untuk PEN. Nah sisanya itu, dari Rp1 triliun yang dicadangkan untuk cicilan SMI tadinya, karena sudah kita sepakati di KUA PPAS (APBD 2027) murni. Nah itulah kenapa ada surplus Rp1,77 triliun," jelas Iswara.

Alokasi yang sudah dicadangkan tersebut sambung dia, akan digunakan untuk belanja program kegiatan Pemprov Jabar.

"Mungkin belanja-belanja kegiatan lain yang prioritas, sesuai dengan visi misi gubernur ya, itu yang akan kita gunakan. Itu yang yang akan mungkin akan menarik di dalam pembahasan nanti di pembahasan APBD murni 2027," katanya.