Pemprov Jabar Inventarisir Kebutuhan Meja dan Kursi di Sekolah, Optimalkan Program PAPS

INILAHKORAN, Bandung - Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui Dinas Pendidikan (Disdik) tengah melakukan inventarisir kebutuhan meja dan kursi yang kurang di sekolah, setelah adanya penambahan rombongan belajar (Rombel) yang merupakan program Pencegahan Anak Putus Sekolah (PAPS).

Sekretaris Daerah (Sekda) Jabar Herman Suryatman menuturkan, dari hasil pendataan asa 43 ribu siswa yang terjaring dalam program PAPS. 

Namun sejauh ini, baru SMAN 1 Kota Bandung yang melaporkan kekurangan meja dan kursi sebanyak 89 set. Dimana kebutuhannya sudah dipenuhi kata dia, beberapa waktu lalu.

Sementara ada sekolah lain seperti SMAN 3 dan SMAN 5 Bandung, juga mengalami hal serupa. Namun sementara dioptimalkan menggunakan sarana yang ada di sekolah.

"Dan kami saat ini di Dinas Pendidikan sedang melakukan akselerasi pengadaan sarana-parasarana, terutama kursi dan meja. beberapa bulan ke depan kemudian akhir tahun semua kebutuhan kursi dan meja sudah bisa dipenuhi," ujar Sekda Herman di Kota Bandung, Kamis 17 Juli 2025.

"Karena kan tidak bisa pok torolong, semuanya kita lengkapi, jadi kami minta ke satuan pendidikan optimalkan yang ada, yang paling menonjol kan SMA Negeri 1, yang lainnya tentu ada, tapi tidak terlalu menonjol jumlahnya tidak terlalu signifikan sehingga bisa dioptimalkan sarana prasarana yang ada. Nah, sisa bulan sampai dengan Desember kami akan lengkapi meja dan kursi," imbuhnya.

Selain itu, ke depan juga akan dibangun ruang kelas baru (RKB). Sehingga nantinya lanjut Sekda Herman, ruang kelas akan kembali ideal di angka 36 siswa.

Sebab diakuinya, penambahan rombel ini memang dilematis. Satu sisi harus memerhatikan kenyamanan siswa, sisi lain harus memastikan 43 ribu siswa lainnya harus tetap sekolah.

"Setelah dipertimbangkan, penambahan kursi untuk rombongan belajar sampai dengan 50, itu jauh lebih kecil resikonya dibanding kita membiarkan anak-anak putus sekolah dan atau tidak melanjutkan," ucapnya. 

Soal jumlah kursi yang masih kurang, Sekda Herman menyebut saat ini masih diidentifikasi oleh Disdik Jabar. Dia menegaskan, diupayakan pembiayaannya pada pergeseran APBD 2025 sekarang, atau maksimal di APBD Perubahan 2025.

"Target kami, akhir tahun ini tidak ada kekurangan kursi, tidak ada kekurangan meja, termasuk tadi RKB-nya juga sudah bisa dimanfaatkan oleh anak-anak kita," kata dia.

Disinggung soal nilai anggaran yang dikucurkan untuk penambahan meja dan kursi, Sekda Herman mengaku nanti akan dilaporkan oleh Disdik Jabar setelah diinventarisir.

Tapi yang pasti, anggaran di sektor pendidikan cukup besar untuk mengakomodir. Sebab dari realokasi senilai Rp5,1 triliun yang dilakukan, Rp1,2 triliun diantaranya untuk pendidikan.

"Itu tambahan belum yang anggaran murninya, jadi anggaran pendidikan itu sangat besar," ucapnya.

Sementara terkait inisiatif Gubernur Dedi Mulyadi menggunakan anggaran pribadi untuk memenuhi kebutuhan kursi dan meja di SMAN 1 Bandung, dia menyebut hal tersebut merupakan responnha dalam mengatasi persoalan di lapangan. Dimana menurutnya hal tersebut wajar dan tidak perlu dipermasalahkan.

"Ya siapapun boleh. Semua warga negara ya bisa berpartisipasi dalam pembangunan. Ya tentu dengan cara-cara yang baik ya. Tentu sesuai dengan standar yang tidak menimbulkan persoalan baru. Yang tidak boleh itu ada mens rea, yang tidak boleh itu memanfaatkan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Selama sesuai dengan ketentuan ya," tandasnya. ***