Pemprov Jabar Kucurkan Rp218 Miliar untuk Siswa Miskin Sekolah Swasta

INILAHKORAN.ID – Pemerintah Provinsi Jawa Barat menegaskan komitmennya menjaga akses pendidikan bagi siswa tidak mampu di sekolah swasta. Pada APBD Murni 2026, Pemprov Jabar mengalokasikan anggaran sebesar Rp218 miliar untuk skema Beasiswa bagi siswa SMA/SMK swasta dari keluarga miskin.

Gubernur Jabar Dedi Mulyadi menepis anggapan bahwa kebijakan Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) dihapus. Menurutnya, yang berubah bukan substansinya, melainkan mekanisme penyalurannya.

“Bantuan Pemerintah Provinsi Jawa Barat untuk pendidikan swasta, itu tidak dihapus dan tidak dihilangkan. Yang ada adalah dialihkan cara pemberiannya,” kata Dedi Mulyadi, Kamis 29 Januari 2026.

Jika sebelumnya skema BPMU disalurkan melalui rekening sekolah, di era kepemimpinannya bantuan tersebut diubah menjadi Beasiswa langsung yang menyasar siswa dari keluarga tidak mampu.

“Hari ini dibuat dalam bentuk bantuan program Beasiswa untuk masyarakat yang tidak mampu di sekolah swasta digratiskan atau bayarannya ditanggung oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat,” ucapnya.

Tak berhenti pada pembiayaan sekolah, Dedi juga memastikan Pemprov Jabar menanggung kebutuhan penunjang pendidikan lainnya, mulai dari seragam hingga sepatu sekolah.

“Karena ini bagian dari komitmen kami untuk membangun rasa adil dalam bidang pendidikan, sehingga masyarakat miskin itu bisa sekolah di sekolah swasta dengan biaya yang ditanggung oleh pemerintah,” katanya.

Sementara sebelumnya, Sekretaris Daerah Jabar Herman Suryatman memastikan anggaran bantuan pendidikan untuk sekolah swasta telah terkunci aman di APBD Murni 2026.

“Sudah kami check and recheck. Alokasi untuk bantuan pendidikan menengah ke sekolah swasta, anggarannya tersedia pada APBD 2026 sebesar Rp 218 miliar. Fix di APBD Murni bukan perubahan,” tegasnya.

Dari sisi legislatif, Ketua Komisi V DPRD Jawa Barat Yomanius Untung menjelaskan bahwa skema Beasiswa ini memang disepakati sebagai pengganti BPMU, dengan fokus pada siswa dari kelompok ekonomi terbawah.

“Waktu itu kita sepakati, penggantinya adalah Beasiswa bagi siswa miskin. Anggarannya Rp180 miliar itu Beasiswa operasional, untuk desil satu sampai empat, satu anaknya akan mendapatkan Rp600 ribu per tahun. Tapi, itu Beasiswa operasional,” ucapnya.

Meski demikian, DPRD Jabar belum menutup kemungkinan menghidupkan kembali BPMU di masa mendatang. Menurut Yomanius, keberadaan BPMU masih dibutuhkan untuk menjaga stabilitas keuangan sekolah swasta.

“Ke depan, kami akan kembali mendorong reaktivasi BPMU, itu perlu karena sebagian besar sekolah swasta itu dalam kondisi tidak stabil dari sisi keuangan, makanya kami akan dorong di tahun depan,” tandasnya.***