Pemprov Jabar Tuntaskan Kompensasi Warga Terdampak Penutupan Tambang Bogor

INILAHKORAN.ID - Pemprov Jabar hampir menuntaskan penyaluran kompensasi bagi warga terdampak penutupan sementara aktivitas tambang di kawasan Cigudeg, Rumpin, dan Parungpanjang, Kabupaten Bogor. 

Ribuan keluarga yang terdampak kini berada pada tahap akhir penerimaan bantuan tersebut. Melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa (DPMD), Pemprov Jabar menyalurkan kompensasi kepada 5.617 kepala keluarga (KK). 

Kelompok ini merupakan penerima tahap terakhir dari program bantuan yang digulirkan pemerintah daerah pascapenutupan sementara tambang di wilayah tersebut.

Kepala DPMD Jabar Ade Afriandi mengatakan, proses distribusi kompensasi sudah berlangsung sejak akhir Februari 2026 dan dilakukan secara bertahap di sejumlah desa karena jumlah penerima yang cukup besar.

"(Tahap terakhir) sudah berjalan sejak akhir Februari. Karena ini banyak, 5 ribu lebih, kemudian jumlah desanya banyak, jadi disalurkannya (bertahap) dan akan selesai 11 Maret," ujar Ade saat dihubungi INILAHKORAN.ID, Minggu 8 Maret 2026.

Pada tahap akhir ini, pemerintah provinsi mengalokasikan anggaran sekitar Rp16 miliar. Setiap kepala keluarga yang terdata sebagai penerima memperoleh kompensasi sebesar Rp3 juta.

"Ya, sekitar Rp16 miliaran," ucapnya.

Dengan penyaluran tahap terakhir tersebut, total penerima kompensasi akibat penghentian sementara aktivitas tambang di tiga kecamatan itu mencapai 18.231 kepala keluarga. Seluruhnya menerima bantuan Rp3 juta per keluarga, sehingga total anggaran yang telah digelontorkan Pemprov Jawa Barat mencapai sekitar Rp55 miliar.

Sementara itu, peluang adanya kompensasi lanjutan bagi warga terdampak tampaknya semakin kecil. Hal ini berkaitan dengan hampir rampungnya kajian pemerintah terkait aktivitas pertambangan di kawasan tersebut.

Meski sebelumnya, Gubernur Jabar Dedi Mulyadi sempat menyampaikan rencana pemberian kompensasi hingga tiga kali kepada masyarakat terdampak pada September 2025 lalu. Namun hingga kini, pemerintah daerah belum memproses tahap tambahan.

"Karena sudah mau final mengenai kajian tambang dan sebagainya. Sampai sekarang kita tidak memproses tahap berikutnya," ungkapnya.