Pengamat Kebijakan Publik Ingatkan Pemerintah Waspadai Implikasi dari Efisiensi Anggaran

INILAHKORAN, Bandung - pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Padjadjaran Yogi Suprayogi mengapresiasi semangat pemerintah, dalam melakukan efisiensi anggaran untuk direlokasi ke program prioritas.

Misalnya pemerintah pusat, yang memangkas sejumlah anggaran untuk program prioritas seperti Makan Bergizi Gratis (MBG).

Demikian pula Provinsi Jawa Barat, dimana Gubernur terpilih Dedi Mulyadi ingin membangun infrastruktur seperti jalan, sekolah dan layanan kesehatan, hasil dari efisiensi.

Dimana ini didukung, seiring hadirnya Instruksi Presiden (Inpres) 1/2025 yang dikeluarkan Presiden Prabowo Subianto, agar lembaga pemerintah melakukan efisiensi.

"Menurut saya tindakan yang sangat excellent, yang tidak pernah dilakukan pemimpin sebelumnya. Menurut saya, itu memiliki keberpihakan kepada rakyat," ujar Yogi saat dihubungi INILAH, Kamis 6 Februari 2025.

Hanya saja kata Yogi, dari semangat efisiensi ini harus diperhatikan pula implikasi yang harus diwaspadai oleh pemerintah.

Sebab tidak sedikit lanjut dia, dampak dari efisiensi yang dilakukan pemerintah. Misalnya pelaku usaha restoran, hotel dan UMKM.

Yogi mengingatkan, ketika terjadi pandemi Covid 19 lalu, dimana diberlakukan pembatasan, perekonomian sempat goyah. Sebab itu dia berharap, kejadian tersebut tidak lagi terulang akibat dampak dari efisiensi.

"Tapi harus ada hati-hati. Misalnya perjalanan dinas, yang menjadi penyumbang untuk pariwisata. Nah ini kan meningkatkan ekonomi lokal," ucapnya.

Maka dari itu pihaknya berharap, ada skenario yang harus dilakukan baik pemerintah pusat maupun daerah, supaya efisiensi tidak memberi dampak buruk terhadap pertumbuhan ekonomi.

"Jangan mematikan satu usaha rakyat, tapi kemudian tidak ada mitigasinya. Bagaiman shifting ke yang lain," kata dia.