Pengamat Sebut Lomba Kinerja Pembangunan Terbaik Desa Pemprov Jabar Dapat Jadi Rancangan Pengembangan Terencana

Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menyebut, lomba kinerja pembangunan untuk desa hingga kabupaten/kota di Jabar yang diinisiasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dapat menjadi blue print atau rancangan pengembangan desa yang terencana.

Pengamat Sebut Lomba Kinerja Pembangunan Terbaik Desa Pemprov Jabar Dapat Jadi Rancangan Pengembangan Terencana
Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menyebut, lomba kinerja pembangunan untuk desa hingga kabupaten/kota di Jabar yang diinisiasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dapat menjadi blue print atau rancangan pengembangan desa yang terencana.

INILAHKORAN, Bandung - Pengamat kebijakan publik Universitas Katolik Parahyangan (Unpar) Kristian Widya Wicaksono menyebut, lomba kinerja pembangunan untuk desa hingga kabupaten/kota di Jabar yang diinisiasi Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, dapat menjadi blue print atau rancangan pengembangan desa yang terencana.

Kristian menyambut positif rencana pelaksanaan lomba ini, sebab melalui ajang ini desa/kelurahan di Jawa Barat dapat terlibat dan mengetahui kapasitasnya dalam pengelolaan keuangan, birokrasi pemerintah desa, hingga penataan lingkungan desa. 

“Semoga dapat terselenggara dengan baik dengan penjurian yang transparan dan adil,” ujar Kristian, Selasa 29 Juli 2025.

Bahkan kata dia, program ini sebaiknya dikembangkan hingga pada pendampingan terhadap desa-desa yang masih membutuhkan pengembangan di bidang pengelolaan keuangan, birokrasi, serta penataan lingkungan. 

“Hasil penilaian diawal, menjadi landasan untuk melakukan proses penentuan desa mana yang perlu didampingi dan kebutuhan pendampingan seperti apa yang bisa dilakukan,” ucapnya. 

Dengan demikian lanjut Kristian, pembangunan desa di Jawa Barat menjadi lebih baik lagi. Dia mencontohkan, di bidang tata kelola keuangan bisa diidentifikasi tata cara penyusunan anggaran berdasarkan prioritas yang ditetapkan dalam RPJMDes.

“Penyusunan laporan keuangan, pencegahan korupsi dan lain sebagainya. Namun prinsipnya, langkah untuk pemberdayaan Desa ini perlu diperdalam teknis pelaksanaannya dan diperluas jenis kegiatannya agar tidak hanya menjadi aksi sesaat, tetapi menjadi blue print pengembangan desa di Jawa Barat yang terencana,” tandasnya.***


Editor : JakaPermana