Perguruan Tinggi Diminta Bangun Konsorsium Bersama

Perguruan Tinggi Diminta Bangun Konsorsium Bersama
BERI SAMBUTAN: Wamendiktisaintek Fauzan memberi sambutan saat menghadiri Rakorpim Perguruan Tinggi Tahun 2026 di lingkungan LLDikti Wilayah XVII Riau dan Kepulauan Riau (Kepri).

INILAH, Jakarta - Sebuah kampus tidak hanya melahirkan lulusan. Di dalamnya lahir gagasan, riset, dan berbagai solusi yang dapat menjawab persoalan masyarakat. Karena itu, perguruan tinggi dinilai tidak cukup hanya menjadi pusat pendidikan, tetapi juga harus hadir sebagai mitra pembangunan daerah.

Semangat itulah yang didorong Wakil Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Wamendiktisaintek) Fauzan. Dia mengajak perguruan tinggi di Indonesia membangun konsorsium agar kekuatan berbagai kampus dapat disatukan untuk menjawab tantangan pembangunan yang semakin kompleks.

“Jika bicara tentang tata kelola pendidikan tinggi dari tahun ke tahun, saya kira memang ada dinamika positifnya. Tetapi ada satu hal yang perlu menjadi pemikiran kita bersama, yakni apakah perguruan tinggi kita ini dapat memperkuat kontribusinya terhadap pembangunan?” kata Fauzan dalam keterangan di Jakarta, Minggu (2/8).

Menurut Fauzan, perguruan tinggi perlu terus mengevaluasi sejauh mana keberadaannya benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat.

Kampus merupakan aset strategis dalam mencetak sumber daya manusia, sehingga seluruh kapasitas yang dimiliki semestinya diarahkan untuk membantu menyelesaikan persoalan nyata di daerah.

Dia secara khusus menyoroti Riau dan Kepulauan Riau (Kepri), dua wilayah yang memiliki potensi ekonomi besar, tetapi juga menyimpan tantangan yang tidak ringan.

Di satu sisi, pertumbuhan ekonomi terus menunjukkan tren positif. Di sisi lain, persoalan pengangguran, kemiskinan, kesenjangan wilayah, hingga stunting masih menjadi pekerjaan rumah yang harus diselesaikan bersama.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), tingkat pengangguran terbuka di Kepulauan Riau mencapai 6,94 persen per Februari 2025. Sementara itu, kesenjangan pembangunan masih terlihat dari perbedaan angka kemiskinan antardaerah, baik di Riau maupun Kepulauan Riau.

Pada sektor kesehatan, tantangan juga muncul melalui meningkatnya prevalensi stunting di Provinsi Riau dari 13,6 persen pada 2023 menjadi 20,1 persen pada 2024, melampaui ambang batas yang ditetapkan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

Bagi Fauzan, persoalan sebesar itu tidak mungkin diselesaikan oleh satu kampus secara sendiri-sendiri. Dibutuhkan kerja sama yang mampu menghimpun berbagai disiplin ilmu, sumber daya, dan keahlian dalam satu tujuan yang sama. (gin)


Editor : Inilahkoran