Pinjaman Daerah Bukan Ancaman:

Oleh: Yuliantono

INILAH, Bandung - Rencana pinjaman daerah sebesar Rp3,4 triliun membuat ruang sidang DPRD Jawa Barat kembali ramai oleh pertanyaan soal kesehatan fiskal daerah. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memastikan utang tersebut bukan tanda APBD sedang sakit.

Sekretaris Daerah Jawa Barat Herman Suryatman mengatakan pinjaman kepada PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) disiapkan sebagai instrumen untuk menjaga pembangunan tetap berjalan di tengah tekanan pendapatan daerah.

“Yang paling penting proses dan mekanismenya harus ditempuh sesuai ketentuan,” ujar Herman seusai Rapat Paripurna DPRD Jabar terkait Ranperda Perubahan APBD 2026, Selasa (1/9).

Menurut Herman, pinjaman daerah memiliki dasar hukum dan akan diarahkan untuk kebutuhan konkret, terutama pelayanan dasar dan infrastruktur.

Ia menegaskan kondisi APBD Jawa Barat masih sehat. Berdasarkan hasil review Kementerian Dalam Negeri, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Jawa Barat berada di angka 87,3.

“Kesehatan APBD itu ada ukurannya. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Barat itu 87,3. Jadi sehat, baik,” katanya.

Namun, rencana pinjaman itu muncul bukan tanpa alasan. Pemprov Jabar menghadapi tekanan fiskal karena transfer keuangan dari pemerintah pusat belum sesuai harapan. Pada saat yang sama, penerimaan daerah dari Pajak Kendaraan Bermotor juga menghadapi tantangan seiring meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan berbagai insentif yang menyertainya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah memilih menyiapkan sumber pembiayaan lain agar pembangunan tidak tersendat.

Herman mengatakan prinsip kehati-hatian tetap menjadi pegangan. Pinjaman, menurutnya, harus dikelola dengan baik dan diarahkan untuk kepentingan masyarakat.

“Jadi kepentingan rakyat itu di atas segala-galanya. Tetapi tentu kami akan mengelolanya dengan baik dan penuh kehati-hatian,” ujarnya. (gin)