PMII Bawa Poster "DPRD Birahi" Sikapi Dugaan Pelecehan Seksual Oleh Oknum Anggota DPRD Kabupaten Cirebon

INILAHKORAN, Cirebon - Ratusan mahasiswa dari Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) melakukan aksi unjuk rasa di depan gedung DPRD Kabupaten Cirebon, Selasa 10 Desember 2024, sore. 

Mereka meminta dugaan kasus pelecehan seksual yang dilakukan MJ yang juga anggota DPRD Kabupaten Cirebon, untuk ditindak lanjuti.

Sambil membakar ban mereka juga membawa beberapa poster. Salah satunya bertuliskan "DPRD Birahi". Para pengunjuk rasa mengaku miris atas tindakan tidak senonoh yang dilakukan MJ terhadap wanita. Mereka juga meminta kasus tersebut terus dilanjutkan dan mereka akan terus melakukan pengawalan.

"Ini perbuatan yang menjijikan yang dilakukan oleh oknum anggota dewan. Ini harus segera ditindak lanjuti. Banyak perempuan yang menjadi korban kekerasan. Kasus ini harus terus ditindak lanjuti," teriak mereka.

Orator lainnya menilai, kelakukan MJ menjadi pemicu munculnya keburukan keburukan lain di DPRD Kabupaten Cirebon. Bahkan MJ juga dituding sebagai penjahat kelamin yang kelakuannya sungguh menjijikan.

"Enam belas hari tanpa kekerasan kepada kaum perempuan sudah dicederai kelakukan MJ. PMII akan terus menyikapi masalah ini. Berapa laporan kami masalah ini tidak pernah digubris. Malah kami yang dilaporkan balik dengan tuduhan pencemaran nama baik," kata mereka.

Situasi semakin memanas ketika orator lainnya menanyakan, siapa nama yang melakukan pelecehan seksual. Dengan lantang para pengunjuk rasa nama "Mahmud Jawa". Malahan mereka juga memberikan trend baru kepada DPRD Kabupaten Cirebon dengan nama Dewan Pelecehan Rakyat.

"Stop pelecehan seksual. Stop tuduh korban sebagai pendosa. Usut tuntas dan pecat pelaku sebagai anggota dewan. Jangan sampai ada perlindungan khusus kepada MJ karena dia seorang anggota dewan," pinta mereka.

Situasi sedikit mereda ketika Ketua DPRD Kabupaten Cirebon Sophi Zulfia mendatangi mahasiswa untuk mengeluarkan pernyataan. Sambil lesehan didepan ratusan mahasiswa, Sophi mengaku akan melakukan koordinasi untuk mendapatkan perkembangan informasi.

"BK sudah melakukan pemanggilan dan kami sedang menunggu perkembangan kasus ini. Setelah tuntutan aksi ini mari kita kawal bersama. Ini kan sudah masuk ranah kepolisian," aku Sophi.

Hal tersebut diperkuat pernyataan wakil ketua dewan, Nana Kencanawati. Menurutnya, pihak dewan sedang memproses kasus tersebut secara etik yaitu pemanggilan oleh BK. Disamping itu, ada proses partai yang sedang ditempuh.

"Kalau terbukti, sanksi yang terberat adalah pemecatan. Jadi adik adik mahasiswa mohon untuk bersabar," pinta Nana.

Namun saat Nana menyebutkan, masuknya SPG ke gedung dewan karena pihak dewan kecolongan karena pakaiannya tidak sopan, mahasiswa tidak terima. Mereka menyoraki Nana. Mereka menilai, pernyataan tersebut terlalu melebar.

Jika kasus tersebut dipetieskan dengan kekuasaannya sebagai anggota dewan, PMII mengancam kasus tersebut akan dijadikan isu nasional. Namun, Sophi kembali berjanji tidak ada campur tangan pihak dewan dan menunggu hasil pemeriksaan pihak kepolisian.