Polemik Rombel 'Gendut' Dikeluhkan Sekolah Swasta, Erwan Janji Cari Solusi

INILAHKORAN.ID - Gelombang keberatan dari sekolah swasta terhadap rencana penambahan kapasitas rombongan belajar (Rombel) di SMA/SMK negeri, direspon Wakil Gubernur Jawa Barat, Erwan Setiawan.

Ia menegaskan, Pemprov Jabar tengah mengevaluasi berbagai dampak yang mungkin muncul dari kebijakan tersebut, termasuk kekhawatiran sekolah swasta yang berpotensi kehilangan peserta didik baru.

Menurutnya, pemerintah tidak ingin langkah yang diambil untuk memperluas akses pendidikan justru memunculkan persoalan baru bagi penyelenggara pendidikan lainnya.

"Ya, ini kan semua sedang dalam pengkajian, belum final. Kita sedang mencari solusi yang terbaik untuk masyarakat, terutama anak-anak yang akan menempuh pendidikan. Jangan sampai ada yang merasa dirugikan," ujar Erwan usai rapat paripurna di Kantor DPRD Jawa Barat, Selasa (7/7/2026).

Erwan mengatakan, seluruh masukan yang berkembang masih menjadi bahan pertimbangan pemerintah. Proses pembahasan juga melibatkan DPRD Jawa Barat serta Dinas Pendidikan, untuk mencari formulasi yang paling tepat sebelum tahun ajaran baru dimulai.

"Kita semua sedang mengakomodasi, mumpung masih ada waktu. Mudah-mudahan apa yang sedang dikaji oleh Komisi V DPRD Provinsi maupun Dinas Pendidikan ini bisa memberikan hasil yang terbaik untuk masyarakat," ucapnya.

Rumor penambahan Rombel ini menguat, setelah Forum Kepala Sekolah SMA Swasta (FKSS) Jawa Barat mengungkap, sekolah swasta yang tergabung dalam program sekolah swasta Kerja Sama (SSK), yang digagas Pemerintah Provinsi Jawa Barat kesulitan mendapatkan murid baru.

Ketua FKSS Jabar, Ade Hendriana mengatakan, berdasarkan data cut off 4 Juli 2026 pukul 19.30 WIB lalu, jumlah pendaftar masih rendah, jauh dari proyeksi Pemprov Jabar, sebanyak 78 ribuan siswa yang tak lolos Pemetaan Calon Murid Baru (PCMB) SPMB 2026.

Hingga kini siswa pendaftar ke sekolah program SSK baru di angka 18.796. Rinciannya, pilihan dua sebanyak 3.304 calon murid dan pilihan tiga 15.492 calon murid.

Ia menduga, rendahnya proyeksi dengan pendaftar yang masuk. Meski data tersebut masih bersifat sementara, dinilai akibat dari adanya penambahan rombongan belajar (Rombel) di sekolah negeri. Diduga salah satu skema yang digunakan adalah status sekolah penyangga.

Padahal, secara regulasi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengeluarkan Kepmen Nomor 14/2026 tentang larangan penambahan Rombel.

"FKSS Jabar menilai, rendahnya jumlah pendaftar SSK merupakan dampak langsung dari kebijakan penambahan kuota sekolah negeri sebanyak 31.502 calon murid baru. Kebijakan tersebut telah mengubah peta penerimaan peserta didik dan mengurangi jumlah calon murid yang sebelumnya menjadi potensi bagi sekolah swasta" kata Ade dalam keterangannya, Senin (6/7/2026).

Maka dari itu, pihaknya meminta Pemprov Jabar melalui Dinas Pendidikan untuk mengevaluasi penambahan Rombel, karena berdampak dengan keberlangsungan sekolah swasta.

"FKSS juga mengkhawatirkan, akan terjadi gelombang pencabutan berkas di sekolah swasta, setelah pengumuman tahap 2 sekolah negeri. Kondisi ini berpotensi mengganggu kepastian jumlah peserta didik, perencanaan pembelajaran, serta keberlangsungan operasional banyak sekolah swasta Kerja Sama di Jawa Barat," ucapnya.

Rencana penambahan kapasitas Rombel dari 36 menjadi 46 siswa sebelumnya menuai kritik dari sejumlah sekolah swasta di Jawa Barat. Mereka menilai kebijakan tersebut dapat menciptakan ketimpangan dalam proses penerimaan peserta didik baru karena sekolah negeri memperoleh ruang yang lebih besar untuk menampung siswa.

Secara regulasi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) telah mengeluarkan Kepmen Nomor 14/2026 tentang larangan penambahan Rombel.***